RS Medistra Diduga Larang Dokter Berhijab, Komisi IX DPR Minta Kemenkes Turun Tangan 

JAKARTA, iNews.id - Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) turun tangan menyelesaikan dugaan larangan dokter berhijab di Rumah Sakit Medistra. Larangan berhijab saat bekerja tidak lagi relevan karena undang-undang menjamin pekerja melaksanakan kewajiban agamanya di tempat kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati juga meminta kepada seluruh rumah sakit, klinik dan fasilitas layanan kesehatan lain, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memberikan jaminan kebebasan menjalankan perintah agama bagi seluruh pekerjanya, termasuk berhijab.

"Sebab menjalankan keyakinan beragama di tempat bekerja seperti berjilbab adalah hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Saya meminta agar Kementerian Tenaga Kerja dan Kementrian Kesehatan, bisa turun menyelidiki laporan ini," kata Kurniasih, Senin (2/9/2024).

Khusus untuk Kemenaker, Komisi IX DPR meminta agar menjamin perlindungan kepada semua pekerja dalam menjalankan ajaran agama di tempat bekerja dan di bidang apapun. Kasus larangan berhijab bagi karyawan sudah pernah terjadi sebelumnya.

Contohnya salah satu karyawan sebuah jaringan bioskop melakukan aduan ke Komnas HAM karena dilarang menggunakan berhijab saat bekerja. Ada juga kasus larangan berhijab di perushaan maskapai.

"Kasus-kasus ini tidak relevan melarang karyawan berjilbab di tempat kerja. Justru rumah sakit dan Fasyankes bisa memberikan jaminan seluas-luasnya kepada semua karyawannya untuk bisa menunaikan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. Kementerian Kesehatan juga kami minta mengawal ini," katanya.