Pilkada Banten, Tokoh Agama hingga Mahasiswa Serukan Netralitas Penegak Hukum

Sejumlah tokoh mulai dari mahasiswa, kalangan pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyerukan netralitas penegak hukum di Pilkada Banten 2024 . Netralitas dinilai sebagai kewajiban untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

Ia menilai, politik dan hukum adalah instrumen bernegara yang berbeda. Hukum tidak boleh mengintervensi pilihan politik masyarakat. Biarkan warga Banten memilih calon pemimpinan daerah sesuai hati nuraninya, tanpa diintervensi pihak mana pun, tandasnya.

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Banten juga menyerukan pengawalan Pilkada Serentak 2024 . Aliansi BEM mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan terutama aparat penegak hukum.

Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, mahasiswa akan mengawal pilkada dan memastikan terciptanya proses demokrasi yang bersih dan adil. "Kami, mahasiswa Banten, akan memastikan bahwa semua pihak, baik ASN, KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum, tetap netral dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada Serentak ini. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan publik," katanya.

Dalam deklarasi tersebut, MUI Banten mengajak pengurus MUI dan ormas Islam di semua tingkatan. "Semua harus berpartisipasi hadir dalam mewujudkan Pilkada Banten 2024 yang damai, demokratis, adil, dan jujur," ujarnya.