Kapolda Papua Barat Tegaskan Tindak Tegas Politik Uang di Pemilukada
MAYBRAT – Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol. Jhony Edison Isir, mengeluarkan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di wilayah Papua Barat Daya. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Maybrat, Senin (25/11/2024), Kapolda menegaskan bahwa pelaku politik uang, baik calon maupun tim suksesnya, akan menghadapi konsekuensi hukum berat, termasuk diskualifikasi meski telah memenangkan pemilihan.
Kapolda menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan yang menciderai demokrasi ini. "Jika kedapatan melakukan politik uang, baik kepada penyelenggara maupun masyarakat pemilih, pelaku akan langsung diproses pidana dan calon yang bersangkutan akan didiskualifikasi," tegas Irjen Pol. Jhony Edison Isir di hadapan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Forkopimda, DPRD, dan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Maybrat.
Dalam rangka mencegah praktik politik uang, Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli intensif mulai malam sebelum hari pemungutan suara hingga hari pencoblosan. Setiap kendaraan yang kedapatan membawa uang dengan tujuan tidak jelas akan ditahan, dan pihak terkait akan diinterogasi. “Tangkap dan periksa. Cari tahu uang ini untuk siapa, dalam rangka apa. Jika terbukti digunakan untuk politik uang, pelaku akan langsung dijebloskan ke penjara,” ujar Kapolda dengan tegas.
Kapolda juga menekankan bahwa semua saksi di TPS harus menerima honorarium mereka sebelum hari pencoblosan, untuk menghindari penyalahgunaan dana yang dapat mengarah pada politik uang.
Selain memperketat pengawasan, Kapolda mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan praktik politik uang. "Kami mengharapkan kerja sama dari masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya politik transaksional. Pelapor yang memberikan informasi akurat akan menerima penghargaan yang layak," ujar Kapolda.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik politik uang tidak hanya mencoreng demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat itu sendiri. “Memaksa masyarakat memilih melalui cara kotor hanya akan membawa kerugian jangka panjang. Meski terpilih, calon yang menggunakan politik uang tetap akan didiskualifikasi,” tambahnya.
Kapolda menegaskan bahwa kasus politik uang akan ditangani langsung oleh penyidik di tingkat Polda dan Polres. Pihaknya berkomitmen mengusut hingga ke akar-akarnya setiap pelaku yang berani menggunakan cara-cara curang dalam pemilukada. "Bekerja jujur dan taat aturan adalah kunci keberhasilan. Tuhan akan memberkati mereka yang bekerja dengan benar," tandas Kapolda menutup pernyataannya.
Dengan pendekatan tegas ini, diharapkan Pemilukada di Papua Barat Daya dapat berjalan bersih, jujur, dan adil, mencerminkan semangat demokrasi yang sejati.
