Prabowo Berencana Hapus Kuota Impor, Begini Penjelasan AHY
IDXChannel - Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem kuota impor di sektor pangan dalam waktu dekat.
Menurut AHY, pemerintah saat ini berupaya memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Terutama setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menaikkan tarif impor.
"Ya tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan kita bisa menempuh resolusi, termasuk juga bisa merespons situasi ini juga dengan tepat dan bijak. Saya rasa kita ingin itu yang terbaik untuk masyarakat kita," kata AHY usai menghadiri acara The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Minggu (13/4/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan kebijakan impor dan ekspor merupakan sesuatu yang dinamis saat ini. Menurutnya, Indonesia harus memiliki posisi yang tepat.
Lebih lanjut, dia menekankan pemerintah ingin ekonomi terus bertumbuh tanpa membebani rakyat. Menurutnya, pemerintah ingin meningkatkan produktivitas dan menjangkau pasar komoditas yang lebih luas.
"Kita ingin ekonomi terus tumbuh tidak ada hambatan-hambatan yang pada akhirnya juga akan membebani rakyat kita sendiri, tanpa kita mengorbankan keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas dan memasarkan komoditas produk-produk kita yang juga diharapkan bisa menembus pasar-pasar yang ada di sekitar kita," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri.
Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha domestik, seiring dengan langkah mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.
Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyampaikan, bahwa kebijakan ini justru ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti membuka keran impor secara besar-besaran.
“Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditi pangan, komoditi teknologi, komoditi pakaian, komoditi apapun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan,” ujar Wamentan dalam keterangannya pada Jumat (11/4/2025).
(Febrina Ratna Iskana)
