Habiburokhman Sebut Polri Tak Alergi Keterbukaan, Lempar Pujian ke Kapolri

Habiburokhman Sebut Polri Tak Alergi Keterbukaan, Lempar Pujian ke Kapolri

Berita Utama | inews | Selasa, 14 April 2026 - 17:23
share

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Dia menilai, Polri saat ini yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibandingkan institusi lain.

Awalnya, Habiburokhman berbicara terkait percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan saat ini.

"Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," ujar Habiburokhman dalam seminar bertajuk 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi' di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan dikutip, Selasa (14/4/2026). 

Habiburokhman menambahkan, hal ini merupakan suatu  yang wajar. Dia menyebut, institusi negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah perihal integritas. Dia memaparkan, tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri, di mana dengan adanya oknum-oknum yang melanggar aturan. 

Namun, dia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu selama institusi berani bertindak tegas.

"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar, yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," ucap Habiburokhman.

Habiburokhman kemudian membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau oleh publik.

"Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," tuturnya.

Habiburokhman mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oknum bukan merupakan kebijakan institusi.

"Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dia mengapresiasi langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari DPR.

"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kami dorong proses yang terbuka, tapi respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan. Nah itu yang kita dorong terus," tuturnya.