5 Tahun Break Politik dan Tekuni Pertanian, Ini Saran Anna Luthfie untuk Pemerintahn Prabowo

Blitar, iNewsBlitar - Anna Luthfie merupakan salah satu politikus yang kini menekuni pertanian. Durian dan alpukat salah satu komoditas yang menjadi prioritasnya.

Selain itu, cabe, nanas juga menjadi tanaman sela diantara pohon durian dan alpukat di kebunnya di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Anna Luthfie memiliki lahan 3 hektare yang ditanami durian dan alpukat di Desa Ngaglik. Nanas dan cabe tang ditanam di sela-sela pohon durian dan alpukat hasilnya juga tidak dapat dipandang sebelah mata.

Tidak hanya itu, Pria yang menjadi Presiden Republik Durian ini juga memiliki tanaman durian dan alpukat di wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ada 7 haktare lahan yang ditumbuhi durian dan alpukat.

Saat ini, ada sekitar 1.000 pohon alpukat yang sudah ditanamnya. Untuk durian sendiri ada 750 pohon dengan varietas unggul.

Blackthorn, musangking, bawor, super tembaga, montong, dan D-168 (Masmuar) menjadi andalan di kebunnya. 

Tanaman yang sudah ditekuninya ini mulai membuahkan hasil dengan munculnya buah baik durian ataupun alpukat di kebun miliknya.

Ia meminta dan mendorong pemerintah fokus dan konsentrasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian secara modern dan integrative di Indonesia. 

Apalagi saat ini Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun kedepan.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar. 

Variasi peremajaan pelaratan untuk pertanian dinilainya masih minim. Apalagi untuk menciptakan bibit-bibit unggul juga tertinggal jauh dengan negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang pertanian dan perkebunannya lebih maju.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memberi porsi perhatian secara proporsional untuk sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari politik anggaran yang minim.

Pertanian yang minim anggaran berdampak pada moderenisasi pada pertanian yang lambat. “ Politik anggaran yang minim ini juga berpengaruh  modernisasi sektor pertanian yang lambat, sehingga petani sulit keluar dari zona kemiskinan,” ungkapnya.

Ia tidak ingin, petani hanya menjadi komoditi kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya untuk kesejahteraan petani.

Sampai saat ini, banyak dijumpai petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Tidak hanya itu, petani juga kesulitan mendapatkan benih dan bibit unggul untuk komoditinya.

Pemerintah dimintanya untuk membantu petani agar segala kemudahan baik permodalan, peralatan, dan penyediaan pupuk yang mencukupi.

“ Pemerintah baru Pak Prabowo ini punya agenda strategis, khususnya soal swasembada pangan,” ungkapnya.

Menurutnya, agenda swasembada pangan harus selaras dengan agenda untuk mengangkat harkat dan martabat kaum tani sekaligus kesejahteraanya.

Swasembada pangan tidak semata meningkatkan angka produksi pangan, misalkan membuka 1 juta hektar lahan di Merauke Papua, atau membuka 300 ribu haktare lahan di propinsi bagian Sumatera begitujuga di wilayah Kalimantan dan sejumlah tempat lainnya.

Sebelum swasembada, Ia berharap para kaum tani juga mendapatkan akses modal dan akses pupuk yang mudah. Petani juga membutuhkan benih unggul dengan mudah, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produktifitas petani yang meningkat.

“ Petani sekarang sulit untuk sejahtera karena lahanya semakin sempit, bibit unggul yang sulit, alatpun menjadi kendala para petani,” ujarnya.

Moderenisasi pertanian menjadi barang yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, memperbaiki kelembagaan petani HKTI, KTNA, dan asosisasi petani yang lainya seperti gapoktan,gapoktan,koperasi untuk menuju korporasi.

Ia juga mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto untuk melahirkan bank tani. Adanya bank tani ini memudahkan akses permodalan bagi kaum tani.

“ Adanya bank tani ini juga untuk memangkas keberadaan para tengkulak dan pemotongan pinjaman modal dari bank konvensional. Praktek-praktek ini seperti sering terjadi. Petani tercekik kalau berhubungan dengan permodalan,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KTNA Jawa Timur ini tidak menolak swasembada melibatkan para pemodal, tapi melibatkan petani secara proposional agar kaum tani punya harapan lebih baik kedepan.