Pemilu Telah Selesai, Lalu Apa Pekerjaan KPU, Makan Gaji Buta?

BOJONEGORO.INEWS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 telah selesai dilakukan. Dimulai dengan Pileg dan Pilpres pada 14 februari, serta pilkada serentak pada 27 november 2024.

Lalu apa pekerjaan Lembaga penyelenggara pemilu itu, jika pesta demokrasi 5 tahunan selesai dilakukan? 

Selesainya tahapan Pemilihan serentak, baik pileg dan pilpres maupun Pilkada Tahun 2024, ternyata tidak membuat tugas-tugas penyelenggara Pemilihan berhenti.

Berbagai tugas menanti jajaran penyelenggara baik KPU maupun lembaga pengawas Pemilu Bawaslu di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kondisi tidak ada pemilihan seperti tahun ini (2021), tugas penyelenggara KPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji dan fasilitas yang diterima komisioner KPU

Meski Pemilu Selesai dilakukan, namun para komisioner beserta sekretariat di KPU Kabupaten/Kota, termasuk Bojonegoro masih menerima gaji dan fasilitas bulanan dari negara. Hal itu lantaran lembaga KPU bukan badan adhoc, tidak seperti PPK maupun PPS, yang dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu.

Besaran gaji ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016. Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Berikut rincian besaran gaji Ketua dan Anggota KPU:

Pada KPU Pusat, ketua KPU memiliki gaji dengan besaran Rp43.110.000 sedangkan anggotanya memiliki gaji sebesar Rp39.985.000.

Selain itu, pada tingkat Provinsi, Ketua KPU nya memiliki gaji dengan kisaran sebesar Rp20.215.000 dan anggotanya sebesar Rp18.565.000.

Lalu, pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, ketuanya memiliki gaji sebesar Rp12.823.000 sedangkan anggotanya memiliki gaji dengan kisaran sebesar Rp11.573.000.

Selain gaji pokok, penghasilan para pejabat KPU dapat bertambah melalui berbagai fasilitas sesuai dengan tingkatannya. 

Fasilitas tersebut mencakup perjalanan dinas, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan. 

Menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden, besaran fasilitas perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkatan pejabat KPU:

Ketua dan anggota KPU RI di tingkat pusat setara dengan pejabat eselon I di kementerian atau lembaga. Ketua dan anggota KPU di tingkat provinsi setara dengan pejabat eselon II. Dan ketua dan anggota KPU di tingkat kabupaten atau kota setara dengan pejabat eselon III.