Anggaran BKPM Dikurangi, Rosan Sebut Target Investasi Bisa Tak Tercapai

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 turun menjadi Rp681 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1,22 triliun.

Ia pun meminta agar anggaran tersebut dinaikkan.
Rosan mengatakan penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan ia menilai kurangnya anggaran tersebut akan memengaruhi target investasi yang bisa terealisasi.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, ada beberapa konsekuensi dengan menurunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM. Misalnya terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada di luar ini," ucapnya.

Kemudian terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan. Alhasil dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," tutur Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Akan tetapi pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50 persen alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha. Sebab diperlukan biaya untuk kegiatan sehari-harinya.

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," ujar Rosan.