Luhut Buka-bukaan soal Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 1 Oktober
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bIdang Kemaritiman (Menko) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara perihal rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Diketahui, rencananya kebijakan ini mulai diberlakukan 1 Oktober mendatang.
Luhut menjelaskan bahwa rencana tersebut bukan pengetatan pembelian. Hanya saja, BBM subsidi nantinya hanya bisa dibeli oleh orang yang membutuhkan agar tepat sasaran.
"Bukan pengetatan, orang yang tidak berhak itu jadi tidak dapat itu saja," tutur dia ketika ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Menurut Luhut, saat ini rencana ini sedang disosialisasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.
"Ya sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat," ucapnya.
Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Tangan Palsu kepada Peserta Kecelakaan Kerja
Setelah sosialisasi itu dilakukan, kata Luhut maka akan kembali digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baru setelah itu, kebijakan ini akan diputuskan jalan atau tidaknya oleh Presiden Jokowi.
"Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh Presiden," tuturnya.
Namun, Luhut mengakui dirinya berharap bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.
"Kita berharap itu (pembatasan beli BBM subsidi diterapkan 1 Oktober)," ujar Luhut.
Sebagaimana diberitakan, wacana Pemerintah mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 awalnya diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kala itu Bahlil mengatakan bahwa kedepan, masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya mereka yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.
Ia bahkan menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.
