Minta Pemerintah Pertajam Program Prioritas, Banggar: Kalau Tak Mendesak Tahan Dulu

IDXChannel - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mempertajam program prioritasnya dalam APBN 2026.

Hal ini penting agar dapat memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas imbas serangan AS-Israel kepada Iran.

Menurut dia, Pemerintah tidak perlu memaksa seluruh program berjalan bersamaan. Program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, tapi program yang dinilai masih bisa ditunda bisa dialihkan menjadi proyek tahun jamak.

"Agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2025).

Said menyoroti salah satu poin krusial seperti pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol.

Pemerintah diminta menahan diri untuk menggarap proyek tersebut untuk mengamankan ketersediaan dana cadangan mitigasi risiko global.

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," katanya.

Dia menegaskan bahwa meski program tersebut ditunda, bukan berarti dibatalkan. Tetapi sebagai strategi menegaskan pemerintah memiliki kantong tebal untuk menghadapi situasi yang sulit diprediksi.

Said juga menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kg yang membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun.

Program ini membengkak lantaran sistem distribusi yang masih terbuka sehingga tidak tepat sasaran. Banggar mengusulkan skema distribusi dengan teknik biometrik.

"Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal," katanya.

Sementara, terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Said memberi catatan berbeda terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Said menilai, program MBG bersifat wajib karena masuk klaster mandatory spending anggaran pendidikan.

"Kalau MBG dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatori," kata Said.

Namun, program Koperasi Desa Merah Putih dinilai Said tidak memiliki skala prioritas yang mendesak untuk dijalankan secara instan di seluruh wilayah.

"Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali). Pemerintah harus punya kantong tebal untuk jaga-jaga sebagai bagian dari mitigasi karena memang unpredictable," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)