Menkop Desak Percepatan Transisi Energi Menuju Ekonomi Hijau Demi Daya Saing Global yang Kuat

IDXChannel - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan Indonesia harus segera mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau dan transisi energi agar mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi global yang semakin cepat.

Menurutnya, tren pembangunan dunia saat ini mengarah pada sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berkelanjutan. Maka dari itu, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi tersebut.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Hijau (FEH)  yang digelar Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad), Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah dinilai dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ferry menekankan perlunya transformasi di berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, konsep ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya tersebut.

"Ekonomi hijau pengertiannya adalah bahwa antara manusia, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan hewan itu bisa harmonis dalam pengertian bahwa lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan, tetapi juga harus memikirkan, memprioritaskan juga tentang masyarakat yang ada di sana," kata Ferry.

Dirinya menyoroti pentingnya peran koperasi sebagai instrumen yang dapat mempercepat implementasi ekonomi hijau di tingkat masyarakat. Dia mencontohkan pengelolaan tambang mineral berbasis koperasi yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung.

Menurut Ferry, keterlibatan masyarakat melalui koperasi akan mendorong rasa memiliki yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar sekaligus meningkatkan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain sektor pertambangan, dia juga mendorong penguatan model koperasi pada perkebunan sawit, khususnya melalui pengelolaan plasma oleh petani. Dengan model tersebut, manfaat ekonomi diharapkan dapat lebih banyak dirasakan masyarakat setempat sekaligus memperkuat praktik usaha yang berkelanjutan.

"Kalau terpaku hanya di badan usaha swasta, apalagi badan usaha swastanya bukan orang yang dari daerah tersebut, itu tentu meskipun memiliki tanggung jawab, tetapi jauh lebih besar rasa tanggung jawab itu jika masyarakat yang ada di daerah tersebut dilibatkan dalam kegiatan ekonomi dan usaha gitu," ujar Ferry.

Hal senada diungkap Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat yang menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal strategis untuk membangun kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Di sinilah pentingnya ekonomi hijau sebagai landasan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kebijakan terintegrasi, kerangka implementasi yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, rendah emisi, dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pakar BA Center Laode M Kamaluddin menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang harus segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

“Model pembangunan konvensional yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam kini mulai menunjukkan berbagai keterbatasannya. Karena itu, transisi menuju ekonomi hijau harus dipercepat agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” ujar Laode.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad Susanti Withaningsih menegaskan, urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.

“Kita menghadapi peningkatan bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air. Ekonomi hijau merepresentasikan transformasi paradigma pembangunan menuju sistem yang berkelanjutan, integratif, dan berbasis ilmu pengetahuan, sebagaimana ditekankan dalam sustainability science untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” kata dia.

(Dhera Arizona)