DPR Minta Pemerintah Tetapkan Status KLB di Daerah Terdampak ISPA Imbas Karhutla

IDXChannel—Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) bagi daerah yang mengalami dampak kesehatan serius akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat respons pemerintah terhadap peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dipicu paparan kabut asap.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, lonjakan kasus ISPA di sejumlah wilayah tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Kondisi tersebut perlu ditempatkan sebagai persoalan kedaruratan kesehatan yang berkaitan langsung dengan tingkat paparan asap.

“Meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap karhutla di sejumlah daerah harus ditangani sebagai kedaruratan kesehatan berbasis paparan, bukan hanya sebagai kenaikan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan,” kata Yahya Zaini, Rabu (2/9/2026).

Ia menilai, respons pemerintah harus dipusatkan pada wilayah yang memiliki tingkat paparan dan jumlah kasus kesehatan tinggi. Salah satunya seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Yahya berpandangan bahwa penetapan KLB dapat menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat langkah penanganan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Penetapan KLB memungkinkan penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, per 25 Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalbar mencapai 165.747 kasus selama tujuh bulan. Kalsel 18.423 kasus, sedangkan Kalteng ada lebih dari 3.000 kasus pada 10–16 Agustus. Sementara itu, kasus ISPA kumulatif di Riau hingga akhir Agustus mencapai 3.293 kasus.

Yahya meminta pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan asap. Yakni anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan dan penyakit jantung.

Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan kesehatan dengan kondisi paparan di masing-masing daerah. Sejumlah langkah dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat selama kualitas udara memburuk.

“Termasuk pembatasan aktivitas luar ruang, penyesuaian jam kerja dan pembelajaran, pengoperasian ruang aman udara bersih, serta pengerahan pelayanan kesehatan bergerak,” ungkap Yahya.

(Nadya Kurnia)