Menteri P2MI Minta Kemlu Dorong Transparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

KUALA LUMPUR, iNews.id - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. WNI tersebut diduga merupakan pekerja migran unprocedural atau ilegal.

"Kita juga minta Kemlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik," kata Abdul Kadir saat ditemui di Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).

Dia menambahkan, Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.

"Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya," tuturnya.

"Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban)," katanya.

Abdul Kadir menyebut bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut.

"Sudah (kami hubungi), kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi," ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja Migran unproceduralpada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Ruh, Malaysia. 

Akibatnya penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.