4 Hakim Terjerat Kasus Suap Vonis Ekspor CPO, DPR: Hukum Seberat-Beratnya!

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR geram melihat empat hakim terjerat kasus suap terkait vonis lepas perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO). Keempat hakim itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ditahan.

Keempatnya adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom, hakim PN Jakarta Selatan Djuyamto dan Muhammad Arif Nuryanta hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mendesak para hakim itu dihukum berat.

"Dihukum seberat-beratnya. Mereka (hakim) itu pintu terakhir keadilan, betul nggak? Kalau mereka seperti ini, bagaimana kita bisa membersihkan negeri kita dari penjahat-penjahat ini kan?" kata Tandra, Senin (14/4/2025).

Tandra mengaku geram melihat kelakuan para hakim tersebut. Pasalnya, hakim seharusnya merupakan wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di dunia.

"Tentu kita sangat sedih ya, sedih, marah ya, bahwa hakim-hakim ini sudah sungguh-sungguh diperingatkan untuk bagaimana membersihkan institusi ya, tetapi ada aja (terjerat suap) begitu," ujar Tandra.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat hakim tersebut tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO.

Arif Nuryanta diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar untuk mengatur putusan perkara fasilitas CPO kepada tiga korporasi yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group.

Suap ini dilakukan agar majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sesuai yang diinginkan Marcella Santoso dan Aryanto, advokat korporasi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, Arif Nuryanta pernah menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penanganan perkara ini terjadi di pengadilan tersebut.

Arif diduga memberikan suap kepada tiga hakim PN Jakpus saat itu. Pemberian uang tersebut dilakukan dua kali. Pertama, diberikan di ruangan Arif sebesar Rp4,5 miliar. Kedua, dilakukan pada September-Oktober 2024 sebesar Rp18 miliar.