Tutup Defisit APBN, Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang hingga November 2025 mencapai Rp614,9 triliun. Angka tersebut setara 84 persen dari total target (outlook) tahunan sebesar Rp731,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan, penarikan utang ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan berada di level 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Saat ini defisitnya adalah 2,35 persen dari PDB. Ini on track menuju desain dari APBN. Biasanya sukanya disebutnya pakai 'tekor'. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Untuk menjaga agar pembiayaan tetap terkendali dan tidak membebani pasar secara berlebihan, pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Penggunaan dana cadangan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru.
Suahasil menjelaskan, pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah banyaknya SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19 yang kini mulai memasuki masa jatuh tempo pada periode 2025, 2026, 2027, hingga 2028.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan strategi debt switching (pertukaran utang). Langkah ini tidak hanya dilakukan dengan Bank Indonesia (BI), tetapi juga melibatkan lembaga multilateral dan institusi keuangan lainnya.
"Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia," ucap Suahasil.
