Junta Militer Myanmar Gelar Pemilu Tahap Kedua di Tengah Perang Saudara

YANGON, iNews.id - Junta militer Myanmar menggelar pemilihan umum (pemilu) tahap kedua di tengah kondisi perang saudara yang masih berkecamuk. Junta juga berusaha menutupi rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu putaran pertama kontes yang dicemooh sebagai tipuan.

Myanmar telah dilanda konflik sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada tahun 2021 dan menahan pemimpinnya sekaligus pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang memicu perang saudara yang melanda sebagian besar wilayah negara berpenduduk 51 juta jiwa ini.

Melansir Strait Times, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi telah dibubarkan bersama puluhan partai anti-junta lainnya karena gagal mendaftar untuk pemilihan terbaru, sementara kelompok pemberontak menolak untuk berpartisipasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa pemilihan ini adalah taktik untuk melegitimasi kekuasaan junta melalui perwakilan sipil, dan bahwa kontes tersebut tidak bebas, adil, atau kredibel tanpa adanya oposisi yang berarti.

Sementara, junta militer bersikeras bahwa pemilu ini mendapat dukungan publik dan dilakukan tanpa paksaan. Mereka berusaha memberikan citra positif pemilu setelah pada tahap pertama yang digelar 28 Desember 2025, dengan tingkat partisipasi 52 persen.

“Ini bukan hanya kemenangan bagi pemerintah, tetapi kemenangan bagi rakyat, sebuah pencapaian bagi mereka yang menginginkan demokrasi dan perdamaian,” ucap juru bicara junta, Zaw Min Tun dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Kepala junta militer, Min Aung Hlaing telah melakukan sejumlah kunjungan untuk mempromosikan pemilu, memujinya sebagai sebuah keberhasilan dan mendesak masyarakat untuk memilih. 

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer tampaknya akan menang besar setelah mengamankan 88 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diperebutkan pada pemilu tahap pertama.

Partai tersebut, yang dibentuk oleh militer pada tahun 2010 untuk berfungsi sebagai kendaraan politiknya, dipenuhi oleh pensiunan tentara.

“USDP berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan telak, yang hampir tidak mengejutkan mengingat sejauh mana kondisi politik telah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan mereka. Ini termasuk penyingkiran semua pesaing serius dan serangkaian undang-undang yang dirancang untuk membungkam oposisi terhadap pemilu,” ucap penasihat senior Myanmar untuk Crisis Group, Richard Horsey,

Putaran pemungutan suara terakhir akan berlangsung pada 25 Januari mendatang. Junta militer mengatakan bahwa pemilu ini akan membawa stabilitas politik ke Myanmar, yang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia dengan ribuan orang tewas dalam konflik dan 3,6 juta orang mengungsi.

Namun, para analis memperingatkan bahwa upaya junta militer untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik yang berkecamuk penuh dengan risiko dan pemerintahan yang dikendalikan militer kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pengakuan internasional yang luas.