BGN Perbolehkan Warga Unggah Temuan Program MBG di Medsos, Bantu Pengawasan

BONDOWOSO, iNews.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mempersilakan masyarakat untuk mengunggah gambar ataupun video menu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial. Tak hanya menu yang bagus, menu yang bermasalah, atau menu yang nilainya tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10.000 pun dipersilakan untuk diunggah ke media sosial. 

Hal ini disampaikan Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo di Kota Bondowoso, Senin (26/1/2026). Dalam acara itu, Bupati Bondowoso RKH Abdul Wahid Hamid juga hadir dan memberikan pengarahan pula.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik.

Nanik bahkan menyarankan agar pengunggah gambar maupun video di media sosial itu mencantumkan keterangan yang lengkap tentang menu MBG yang diunggahnya itu.

“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” tuturnya.

Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini memastikan bahwa keterangan lengkap itu bukan dipakai untuk upaya intimidasi.

“Keterangan yang detil itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Nanik menyebut, unggahan menu MBG, apa pun bentuknya, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap program MBG. Hal ini penting, agar program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini bisa semakin disempurnakan. 

Kebolehan mengunggah foto maupun video menu MBG juga merupakan bentuk transparansi program pemerintah ini.

Di BGN, saat ini baru ada sekitar 70 orang anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG. Mereka bekerja 24 jam untuk mengawasi seluruh SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi. 

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” ucapnya.

Karena itu, Nanik sangat menyayangkan sikap salah seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang viral beberapa hari lalu. Kepala SPPG itu menghentikan pemberian hidangan MBG kepada dua orang anak penerima manfaat selama sepekan, gara-gara ibu mereka mengritik menu MBG. 

“Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujarnya.