Kejutan Pemilu Thailand Partai Pro-Kerajaan Menang, Anutin Charnvirakul Jabat PM Lagi
BANGKOK, iNews.id - Hasil pemilu Thailand secara mengejutkan memenangkan kelompok pro-kerajaan, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin Anutin Charnvirakul. Kemenangan partai Bhumjaithai jelas membuka peluang bagi Anutin untuk melanjutkan kembali jabatannya sebagai perdana menteri.
Dalam pernyataannya, Anutin berjanji untuk mempertahankan struktur kekuasaan tradisional negara tersebut. Hal ini jelas ditentang kubu pro-demokrasi yang ingin membatasi bahkan menghapus kewenangan monarki.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Bhumjaithai akan menguasai dewan perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki total 500 kursi. Perolehan suara Bhumjaithai memungkinkannya untuk membentuk koalisi dengan kekuasaan mayoritas yang lebih jelas untuk memerintah.
Hasil ini menandai kemenangan pertama abad ini bagi partai yang bersekutu dengan kelompok royalis dan konservatif, sebaliknya kemunduran besar bagi Partai Rakyat yang pro-demokrasi. Padahal hasil polling sebelumnya, partai ini diprediksi memenangkan pemilu.
Namun masih ada pertanyaan mengenai kemampuan Anutin dalam menstabilkan perekonomian, mengingat penolakan terhadap perubahan mendasar dari dalam pemerintahan politik yang diwakilinya.
Rangkaian peristiwa dimulai setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra digulingkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2025 karena pelanggaran etika terkait penanganannya terhadap ketegangan dengan Kamboja.
Parlemen mengalami kebuntuan selama beberapa hari. Kemudian Partai Rakyat yang saat itu menjadi oposisi setuju untuk mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri dengan syarat dia menggelar pemilu sela. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut Partai Rakyat diperkirakan akan memenangkan pemilu sela.
Namun dalam perjalanannya, suasana Thailand berubah menjadi lebih nasionalis dalam beberapa bulan menjelang pemilu yang berlangsung Minggu (8/2/2026). Dukungan untuk platform penegakan hukum yang dipromosikan oleh Partai Bhumjaithai justru semakin melonjak.
Di saat yang sama Partai Rakyat menderita akibat keputusannya membuat kesepakatan dengan Anutin setelah kejatuhan Paetongtarn. Oleh banyak pendukung, langkah itu dianggap sebagai pengkhianatan.
Bagi mereka, Anutin mewakili tatanan politik yang justru ingin dihancurkan oleh Partai Rakyat.










