8.000 Prajurit TNI bakal Dikirim ke Gaza, DPR: Harus Cegah Pembunuhan Warga Sipil

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal menanggapi rencana pemerintah Indonesia mengirim pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ISF tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pria yang akrab disapa Deng Ical menegaskan, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan secara matang dan komprehensif rencana pengiriman pasukan TNI tersebut. Menurutnya, berbagai aspek teknis dan strategis harus diperhitungkan secara cermat.

“Pemerintah harus memastikan kesiapan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan personel TNI yang akan ditugaskan, skema pengiriman, pola penempatan pasukan di Gaza, hingga perumusan tugas yang jelas selama berada di wilayah konflik,” katanya, dikutip Kamis (12/2/2026).

Dia mengingatkan, kondisi keamanan di Jalur Gaza hingga saat ini masih sangat rawan dan membahayakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan.

“Situasi di Gaza belum sepenuhnya aman. Ancaman terhadap keselamatan prajurit sangat nyata. Karena itu, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan ini,” ujarnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan, pengiriman pasukan TNI harus benar-benar berorientasi pada upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan Palestina secara umum.

“Pasukan TNI harus mampu menjalankan mandat perdamaian, termasuk berupaya mencegah terjadinya pembunuhan warga sipil. Ini tentu bukan tugas yang ringan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah Indonesia berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Pasukan itu terdiri atas sekitar 8.000 prajurit TNI.

"Ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia mengatakan, pasukan tersebut masih disiapkan.