DJP Jakbar Tangani Kasus Pajak Rugikan Negara Miliaran Rupiah, 2 Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara

DJP Jakbar Tangani Kasus Pajak Rugikan Negara Miliaran Rupiah, 2 Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara

Berita Utama | inews | Kamis, 12 Februari 2026 - 13:40
share

JAKARTA, iNews.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mengawal proses penegakan hukum atas dua perkara tindak pidana perpajakan hingga terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Februari 2026. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) yang sebelumnya telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

"Penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus melindungi penerimaan negara," tulis keterangan DJP Jakbar, Kamis (12/2/2026),

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada dua terdakwa. Terdakwa berinisial AFW divonis pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp6.359.874.898. Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Sementara itu, terdakwa berinisial AH dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp5.285.975.148. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Pengadilan juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

Kanwil DJP Jakarta Barat menyatakan, putusan ini menunjukkan proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara profesional, objektif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku.

"Seluruh tahapan perkara telah melalui mekanisme peradilan yang independen dan terbuka," kata DJP Jakbar.

Kanwil DJP Jakarta Barat juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak disebut sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara.

Topik Menarik