Diam-Diam, Hamas Hubungi Pemerintah Indonesia soal Pengiriman Pasukan ke Gaza

BEIRUT, iNews.id - Hamas dilaporkan telah menghubungi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pandangan kelompok tersebut atas rencana kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari misi internasional di bawah Pasukan Stabiliasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza.

Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan, pada prinsipnya kelompok perlawanan Palestina tersebut menolak kehadiran pasukan asing dari negara mana pun di Gaza.

Sekalipun kehadiran pasukan internasional tak bisa dihindari, peran mereka harus dibatasi hanya di perbatasan untuk mencegah agresi Israel serta menghentikan pelanggaran gencatan senjata, tidak mencampuri urusan internal Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan merespons pemberitaan Al Jazeera mengenai kesiapan Pemerintah Indonesia mengirim 8.000 personel TNI ke Gaza.

Hamdan menegaskan, Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan bahwa pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan, tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau mengganti peran penjajah Israel.

"Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak-pihak Indonesia, di mana mereka menegaskan tidak akan menjadi pihak yang menerapkan agenda Israel di dalam sektor tersebut, dan misi mereka harus terbatas pada pemisahan Palestina dan pasukan penjajah, dan mencegah agresi, tanpa campur tangan terhadap urusan penduduk," kata Hamdan, dalam pernyataan, dikutip Jumat (13/2/2026).

Hamdan menegaskan faksi-faksi perlawanan Palestina, termasuk Hamas, berkomitmen untuk mendukung Komite Administratif yang mengelola urusan Gaza. Setiap upaya yang memanfaatkan kekuatan internasional untuk melemahkan keinginan rakyat Palestina akan menghadapi perlawanan akan sepenuhnya ditolak.

Hamdan melanjutkan, upaya untuk melucuti senjata kelompok juga perlwanan akan ditentang.

"Masalah senjata Palestina terkait dengan keberadaan penjajah dan berakhirnya pendudukan dan bahwa (kelompok) perlawanan Palestina sejak 1917 telah berkomitmen pada prinsip merebut kembali tanah dan mewujudkan kemerdekaan nasional," ujarnya, merespons pemberitaan The New York Times.

Hamdan menegaskan senjata-senjata yang digunakan Hamas sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina karena digunakan untuk melawan penjajahan.

"Ini tidak akan diserahkan sampai tujuannya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya tercapai," tuturnya.