Idul Fitri di Tengah Perang
Hakam Naja
Ekonom Indef
IDUL Fitri tahun ini kita rayakan di tengah kecamuk perang Iran versus Israel–AS dan masih ditutupnya Selat Hormuz. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Ada perkiraan pemudik mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen penduduk Indonesia. Menurut Kementerian Perhubungan, angka pemudik ini menurun sekitar 1,75 persen dari hasil survei dan merosot 6,55 persen dibandingkan realisasi mudik 2025.
Saat ini daya beli masyarakat melemah, ditambah kondisi ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian. Faktor tersebut jelas menjadi penyebab penurunan arus mudik selain faktor sosial ekonomi lainnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain tercermin dari kenaikan harga yang tergambar pada inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026, setelah sebelumnya terjadi penurunan harga atau deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026 (BPS, 2026).
Selain itu, faktor nilai tukar juga ikut memengaruhi. Nilai tukar rupiah kini menyentuh Rp17.000 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga barang-barang impor, termasuk makanan, minyak, dan gas.
Pernyataan pemerintah bahwa harga BBM tidak naik hingga Idul Fitri dan persediaannya aman masih menyisakan pertanyaan. Apakah harga BBM setelah Idul Fitri akan tetap bertahan atau justru naik? Subsidi energi dalam APBN 2026 tercatat sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, elpiji, dan BBM. Jika harga BBM tetap dipertahankan di tengah kenaikan harga minyak dunia, maka subsidi energi berpotensi harus diperbesar.
Harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan Indonesian Crude Price bahkan sempat melonjak hingga 119,5 dolar AS per barel. Sementara dalam APBN 2026, harga minyak dipatok pada kisaran 70 dolar AS per barel.
Dampak ekonomi dari perang ini kemungkinan akan berlangsung cukup panjang, mengingat belum terlihat jalan keluar bagi perdamaian kedua belah pihak. Bahkan hingga pasca-Lebaran, situasi ini perlu diantisipasi secara cermat.
Pasca-Idul Fitri, ketahanan pangan menjadi hal penting untuk dicermati. Selat Hormuz yang kini ditutup berada di kawasan yang dikelilingi negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pupuk nitrogen diproduksi dari bahan dasar gas alam dan digunakan untuk tanaman pangan yang berkontribusi terhadap sekitar setengah suplai pangan global.
Kenaikan harga pangan dunia dapat terjadi jika krisis perang di Timur Tengah tidak segera berakhir. Pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi potensi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional. Apalagi beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih diimpor dari luar negeri, seperti gandum, kedelai, dan gula.
Kondisi fiskal sebelum perang pun sebenarnya sudah cukup berat karena perkiraan defisit yang melebar dan cenderung mendekati batas 3 persen. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh main-main dalam mengelola fiskal, apalagi ketika rating fiskal sudah menunjukkan tekanan.
Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran pada program yang langsung terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan, sementara program bekerja dari mana saja (work from anywhere) di lingkungan pemerintahan perlu lebih diefektifkan.
Langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat juga dapat menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Akan lebih baik jika langkah tersebut dimulai dari presiden, wakil presiden, DPR, DPD, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, hingga pejabat eselon I dan II.
Kebijakan ini tidak hanya berpotensi menghemat anggaran negara, tetapi juga dapat membangkitkan kekuatan dan solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global.
