Sekolah Online Batal, Anggota DPR: Hemat Boleh tapi Jangan Korbankan Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan perlu kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring atau online.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata Andi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Dia menilai pembelajaran tatap muka karena selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Andi mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Dia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” katanya.