Retakan Tanah di Nagekeo, Kosmas Lawa Bagho Dorong Penanganan Berbasis Kajian Ilmiah

NAGEKEO, iNews.id - Fenomena pergeseran tanah terjadi di sejumlah wilayah yang menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam. Ketidakpastian kondisi geologi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga memicu kekhawatiran masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak.

Kondisi tersebut terlihat di lereng Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), retakan tanah selebar 5 hingga 10 meter muncul dan memicu keresahan warga. Situasi ini mendorong DPRD Nagekeo untuk turun langsung melakukan peninjauan lapangan guna memastikan langkah penanganan dilakukan secara tepat dan terukur.

Kunjungan kerja lintas Komisi II dan III yang dipimpin anggota DPRD Nagekeo dari Partai Perindo, Kosmas Lawa Bagho, yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk memahami fenomena tersebut secara menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan diarahkan agar setiap kebijakan penanganan didasarkan pada kajian ilmiah, bukan asumsi.

“Fenomena alam seperti ini membutuhkan kepastian berbasis kajian ahli. Karena itu, penting untuk segera menghadirkan tenaga geologi agar masyarakat memperoleh kejelasan dan rasa aman,” ujar Kosmas Lawa Bagho.

Peninjauan dimulai dari Desa Kotakeo I, ditemukan kondisi tanah yang mengalami penurunan dan longsor di sekitar kantor desa. Rombongan kemudian melanjutkan ke Desa Ladolima Timur sebagai titik utama kejadian, yang memperlihatkan retakan cukup lebar di lereng bukit, disertai kemunculan dua sumber mata air baru sejak kemarau 2025 dan pasca kejadian terbaru.

Temuan tersebut menjadi indikasi adanya dinamika geologi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Perubahan struktur tanah yang terjadi secara tiba-tiba menuntut adanya kajian mendalam untuk memastikan tingkat risiko terhadap lingkungan dan keselamatan warga.

Interaksi dengan masyarakat dilakukan melalui dialog terbuka di posko pengungsian mandiri. Warga menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi, mulai dari kebutuhan dasar hingga tekanan psikologis akibat ketidakpastian situasi.

DPRD memberikan apresiasi terhadap respons awal BPBD Nagekeo yang dinilai cepat dalam mendorong langkah mitigasi, termasuk pengungsian mandiri. Namun, penanganan dinilai perlu ditingkatkan melalui sinergi dengan lembaga teknis seperti BMKG serta dukungan lintas sektor.

“Pendekatan kolaboratif antara DPRD, pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap terarah dan efektif,” kata Kosmas.

Selain penanganan teknis, perhatian juga diarahkan pada kondisi sosial masyarakat. Rasa cemas yang muncul dinilai perlu ditangani melalui pendampingan psikologis yang berkelanjutan, melibatkan tenaga profesional dan tokoh masyarakat.

Sejumlah langkah lanjutan mulai disiapkan, mulai dari menghadirkan ahli geologi untuk kajian komprehensif, memastikan distribusi logistik bagi warga terdampak, hingga menyiapkan skenario jangka panjang apabila wilayah dinyatakan berisiko tinggi.

Edukasi kebencanaan juga menjadi bagian penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi potensi kejadian serupa di masa mendatang.

Hasil peninjauan ini akan dibawa ke forum resmi DPRD sebagai bahan dalam mendorong kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah daerah.

“Yang terpenting adalah masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dan bersama-sama menjaga keselamatan. Sementara itu, kita dorong agar langkah-langkah teknis segera dilakukan secara tepat,” ucapnya.