Polisi Tak Temukan Keterlibatan Warga Sipil dalam Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Polisi Tak Temukan Keterlibatan Warga Sipil dalam Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Terkini | inews | Selasa, 31 Maret 2026 - 14:02
share

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya mengaku belum menemukan keterlibatan warga sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Saat ini, kasus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Tadi sudah kami sampaikan proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Selasa (31/3/2026). 

Sebagai informasi, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam. Menurut Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul 'Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia' di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

"Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Belakangan, TNI menyatakan telah mengamankan 4 orang anggotanya yang diduga jadi pelaku penyiraman air keras ke Andrie Yunus, yakni NDP, SL, BHW, dan ES.

NDP berpangkat kapten. Sementara SL dan BHW berpangkat letnan satu (lettu) dan ES berpangkat sersan dua (serda).
Keempatnya bertugas di satuan Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI yang berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie. Keduanya punya inisial berbeda dengan yang dibeberkan Puspom TNI. 

Versi Polda Metro Jaya, inisial dua pelaku adalah BHC dan MAK dengan kemungkinan terduga pelaku lebih dari dua orang. Hingga kini, Puspom TNI belum memberi update terkait penanganan kasus itu.

Topik Menarik