Pemerintah Kucurkan Rp1,77 T Buat Tanggung Lonjakan Biaya Haji, Jemaah Tak Perlu Bayar Tambahan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan senilai Rp1,77 triliun untuk menutupi kenaikan biaya operasional pesawat jemaah haji reguler tahun 2026. Keputusan ini diambil merespons meroketnya harga avtur global sebagai imbas perang yang memanas di kawasan Timur Tengah.

Dengan kebijakan ini, beban biaya tambahan dipastikan tidak akan dibebankan kepada para jemaah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, sumber dana tersebut berasal dari pos cadangan APBN yang berhasil dikumpulkan melalui optimalisasi dan penghematan belanja negara.

“Kita kan sudah efisiensi. Itu efisiensi dihitung setahun, sampai akhir tahun kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke pengeluaran baru,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kenaikan harga avtur pada periode April 2026 tercatat sangat signifikan. Berdasarkan data penyesuaian Pertamina, harga avtur domestik naik rata-rata 70 persen, sementara rute internasional melambung hingga 80 persen.

Di Bandara Soekarno-Hatta, harga merangkak naik dari Rp13.656,51 per liter pada Maret menjadi Rp23.551,08 per liter pada April.

Kondisi ini sempat memaksa maskapai Garuda Indonesia menaikkan biaya penerbangan sebesar Rp7,9 juta per jemaah, sementara maskapai Saudia menaikkan tarif sebesar 480 dolar AS per jemaah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, biaya haji tahun 2026 turun Rp2 juta dibanding tahun lalu. Biaya haji tetap turun meski harga avtur dan tiket pesawat naik.

"Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini," kata Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah juga berkomitmen berupaya mengurangi masa antrean haji.