Purbaya Pangkas Anggaran Kementerian Lembaga usai Temukan Dugaan Manipulasi Sistem

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara Negara memastikan, kebijakan tersebut atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Purbaya menekankan, bersih-bersih anggaran ini dilakukan sejak awal dia menjabat, seiring mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuang tercuma atau kebocoran anggaran. 

"Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran)," ujar Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut terkait pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitikberatkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan.

Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Namun, Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak. 

"Mereka memanipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna," tuturnya.

Terkait reformasi keuangan, Purbaya mengklaim instrumen fiskal yang digunakan sejak awal pemerintahan Prabowo telah berdampak positif bagi perekonomian nasional di saat inflasi harga minyak dan efek rambatan lainnya akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp400 triliun yang saat ini 'diparkir' di Bank Indonesia juga menjadi salah satu hasil reformasi kebijakan yang bisa kapan saja digunakan sebagai bantalan fiskal demi menjaga fundamental perekonomian dalam negeri.

"Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi," katanya.