Menjaga Nilai Tukar Rupiah: Saatnya Transformasi Peran Gubernur BI

Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Rektor Universitas Paramadina
Ekonom Senior Indef

APA tugas Bank Indonesia (BI) sesuai dengan undang-undang? Jawabannya tunggal, yaitu menjaga nilai rupiah. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah yang terpuruk saat ini? Jawabannya terkait langsung dengan tugas BI. 

Di media mainstream, media online, dan media sosial terjadi kesalahpahaman. Kesalahan kebijakan kerap diarahkan kepada Menteri Keuangan yang selalu disorot sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kejatuhan nilai tukar rupiah saat ini. Padahal, naik turunnya nilai tukar berada di bawah tanggung jawab BI dan tentu pemerintah secara keseluruhan. BI yang bertanggung jawab terhadap kondisi nilai tukar yang terpuruk saat ini.

Jadi, ke depan gubernur BI yang baru adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah. Tentu saja BI tidak bekerja sendiri. Memang tidak pernah ada lembaga pemerintah di mana pun yang mampu menyelesaikan seluruh tanggung jawab dan kebijakannya secara sendiri. 

BI diwajibkan oleh undang-undang untuk berkoordinasi dengan pemerintah. BI tidak dapat menjaga nilai rupiah sendiri sehingga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perindustrian. Kuat atau lemahnya nilai tukar rupiah sangat berkaitan dengan kinerja perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan fiskal. Namun, stabilitas nilai tukar tetap berada dalam tanggung jawab BI.

Meskipun pelemahan nilai tukar seperti yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh sektor riil, seperti perdagangan, investasi, dan devisa, hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab BI. Karena itu, koordinasi merupakan keharusan dan menjadi tanggung jawab mutlak BI dalam menjaga nilai tukar.

Gubernur BI yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini dengan hanya menjalankan kebijakan moneter, tetapi juga perlu memainkan peran memimpin koordinasi bersama kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terus terpuruk. Mengapa harus memimpin? Karena kinerja nilai tukar merupakan tanggung jawab utamanya.

Karena itu, gubernur BI ke depan perlu mentransformasi perannya dari yang selama ini didominasi kebijakan moneter menjadi pemimpin dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Peran tersebut harus dijalankan agar nilai tukar tidak terus terpuruk seperti sekarang. Transformasi kepemimpinan BI ini penting dilakukan karena tantangan yang dihadapi merupakan gabungan persoalan moneter dan non-moneter.

Tugas menjaga kecukupan cadangan devisa jelas tidak dapat dilakukan sendiri oleh BI karena cadangan devisa berasal dari aktivitas ekonomi di sektor riil. Cadangan devisa digunakan sebagai instrumen untuk intervensi pasar, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta menjaga kepercayaan pasar. Namun, untuk memperkuat cadangan devisa, BI dan pemerintah harus bekerja bersama agar kinerja sektor riil dan perdagangan meningkat serta memastikan hasil devisa tetap berada di dalam negeri.

Jadi, pelemahan nilai tukar dapat berasal dari faktor moneter maupun faktor ekonomi di sektor riil. Jika penyebabnya berasal dari sektor riil, bukan berarti BI dapat lepas tangan. Pelemahan nilai tukar akibat rendahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan jelas akan mengancam stabilitas rupiah.

Karena itu, BI tidak bisa bekerja sendiri, tetapi mutlak perlu berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, mengurangi impor yang tidak produktif, memperkuat industri yang berorientasi ekspor (outward looking), serta bersama-sama menarik investasi langsung (foreign direct investment/FDI).

Tugas BI tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui kenaikan atau penurunan suku bunga, meskipun itu merupakan tugas utamanya. Demikian pula, tugasnya tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, seperti RTGS, QRIS, serta penerbitan dan pengedaran uang rupiah. 

Ketika stabilitas nilai tukar berada dalam kondisi kritis, BI harus tampil menunjukkan kepemimpinan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Sebab, meskipun penyebab pelemahan nilai tukar berasal dari sektor non-moneter, stabilitas nilai tukar tetap menjadi tanggung jawab BI.

Bukti terkini menunjukkan bahwa instrumen BI berupa kenaikan suku bunga belum mampu mengubah keadaan secara signifikan. Bahkan, kebijakan moneter tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan aliran dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga yang tinggi. Di sinilah kebijakan moneter dan non-moneter harus berjalan beriringan. Untuk itu, diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan gubernur BI ke depan.