Warga Pati Kecewa Tak Bertemu Ketua DPR, Puan Maharani Beri Penjelasan

JAKARTA, iNews.id - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kecewa lantaran tak bertemu Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Parlemen Kamis (27/8/2026). Mereka menilai, forum rapat paripurna yang penting itu harus dihadiri oleh seluruh legislator, termasuk pimpinan DPR.

Hal itu diungkapkan aktivis AMPB Teguh Istianto saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

"Harusnya sih, yang kami minta menemui, Ibu Ketua. Tapi tadi di sidang paripurna, tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa," kata Teguh.

Teguh menganggap, anggota DPR yang absen menyepelekan forum paripurna.

"Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Menitipkan negara kok nggak hadir," katanya.

Merespons hal itu, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pimpinan DPR telah membagi tugas dalam menjalankan fungsinya. Dia mengaku harus menghadiri suatu pertemuan.

"Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Bagi tugas ya, ya," katanya.

Sebelumnya, DPR sepakat RUU Perampasan Aset paling lambat disahkan 15 Desember 2026. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, yang turut dihadiri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) termasuk aktivis Supriyono alias Botok, Kamis (27/8/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan, pihaknya berkomitmen merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," ujar Habiburokhman dalam forum.

Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat, meminta persetujuan target pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui?" tanya Dasco yang langsung disambut seruan setuju.