Batik Makin Mudah Dibajak di Era Digital, Motif Perlu Dilindungi HKI

JAKARTA, iNews.id - Motif batik kini tak hanya berpindah dari kain ke busana, tetapi juga semakin mudah dipindai, didigitalisasi, dan diproduksi ulang dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi tersebut membuka peluang baru bagi industri fashion, sekaligus menghadirkan tantangan bagi perajin ketika karya mereka digunakan tanpa izin.

Bagi para pelaku wastra Nusantara, motif bukan sekadar elemen dekoratif pada kain. Di balik setiap pola terdapat proses kreatif, pengetahuan, filosofi, serta identitas daerah yang berkembang dari generasi ke generasi.

Persoalan muncul ketika motif yang dibuat oleh perajin kemudian direproduksi atau dikomersialkan pihak lain tanpa memperhatikan aspek kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kelompencapir atau Kelompok Notaris Pembaca, Pendengar, dan Pemikir. Kelompok diskusi yang didirikan notaris dan praktisi hukum Dewi Tenty Septi Artiany tersebut menilai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem batik, terutama bagi perajin dan pelaku usaha skala kecil.

"Batik bukan sekadar warisan estetika. Ia adalah ekonomi rakyat yang harus dilindungi," kata Dewi Tenty dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, perlindungan HKI dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan karya dan identitas batik tetap memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang mengembangkannya.

Motif Batik Mudah Direproduksi di Era Digital

Digitalisasi membuat proses reproduksi visual menjadi jauh lebih mudah. Motif yang sebelumnya hanya terdapat pada selembar kain dapat dipindai, disimpan dalam bentuk digital, kemudian digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan produk fashion maupun komersial.

Situasi tersebut membuat pelindungan terhadap karya menjadi semakin penting, terutama untuk motif batik baru yang lahir dari kreativitas perajin.

"Di era digital, motif batik bisa dipindai dan dicetak dalam hitungan menit. Karena itu, mencatatkan hak cipta motif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pengrajin memiliki bukti hukum yang kuat jika karyanya dibajak," ujar Dewi.

Hak cipta menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan. Pencatatan juga dapat membantu memberikan bukti administratif mengenai suatu ciptaan ketika muncul persoalan hukum.

Namun, perlindungan batik tidak hanya berkaitan dengan hak cipta. Ada pula instrumen lain yang dapat digunakan sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha.

Indikasi Geografis Jaga Identitas Batik Daerah

Salah satunya adalah Indikasi Geografis (IG). Instrumen ini berkaitan dengan produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu yang dipengaruhi faktor geografis asalnya.

Dalam konteks batik, identitas daerah menjadi bagian penting dari nilai sebuah wastra. Nama dan karakter khas batik dari suatu wilayah dapat menjadi bagian dari reputasi yang dibangun masyarakat setempat.

Batik Megamendung dari Cirebon, batik Lasem, hingga batik Pekalongan menjadi contoh kekayaan wastra yang memiliki keterkaitan erat dengan daerah dan komunitas yang mengembangkannya.

"Selama kekhasan daerah tidak dilindungi melalui Indikasi Geografis, batik kita rentan dipalsukan dan diklaim pihak lain. IG adalah payung hukum yang menjaga nama baik, kualitas, dan martabat pengrajin daerah," tutur Dewi.

Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga agar nama dan reputasi produk yang telah dibangun oleh masyarakat suatu daerah tidak digunakan secara sembarangan untuk produk yang tidak memenuhi karakteristik sebagaimana mestinya.

Merek Kolektif Bisa Jadi Pilihan bagi Perajin Kecil

Tantangan lain dihadapi perajin batik yang sebagian besar menjalankan usaha dalam skala mikro dan kecil. Bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas, mengurus identitas merek secara individual dapat menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, Kelompencapir juga menyoroti penggunaan merek kolektif sebagai salah satu pilihan bagi kelompok perajin.

Merek kolektif memungkinkan anggota kelompok atau komunitas usaha menggunakan satu merek bersama dengan ketentuan yang telah disepakati dan didaftarkan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Untuk pengrajin kecil, mendaftarkan merek secara sendiri-sendiri sering kali berat. Merek kolektif melalui koperasi atau kelompok usaha bersama adalah solusi agar UMKM batik punya kekuatan hukum dan daya saing tanpa harus menanggung beban biaya sendiri," kata Dewi.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hukum tidak hanya ditempatkan pada karya individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dan identitas bersama para pelaku usaha batik.

Menjaga Batik agar Nilai Ekonominya Tetap di Tangan Perajin

Perlindungan HKI pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai persoalan hukum. Bagi industri wastra, aspek tersebut berkaitan pula dengan keberlanjutan ekonomi para perajin.

Batik yang semakin berkembang dalam industri fashion memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, pertumbuhan tersebut juga perlu diiringi dengan kesadaran mengenai asal-usul karya, hak pencipta, serta identitas komunitas yang berada di baliknya.

Kelompencapir pun mendorong edukasi HKI bagi pelaku UMKM batik, termasuk melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pendampingan juga diarahkan pada penguatan legalitas kelompok usaha, pembentukan badan usaha, hingga membantu pelaku UMKM memahami proses perlindungan kekayaan intelektual.

Bagi Dewi, upaya tersebut menjadi bagian dari menjaga agar perkembangan industri batik tidak hanya menghasilkan tren fashion baru, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistemnya.

"Mendampingi pengrajin batik mendaftarkan HKI adalah bentuk bela negara. Notaris tidak cukup hanya mengesahkan dokumen, tetapi juga hadir sebagai penggerak literasi hukum dan ekonomi kerakyatan," ujar Dewi.

Di tengah perkembangan fashion dan teknologi digital, tantangan batik bukan lagi hanya bagaimana membuat motif yang menarik. Persoalannya juga bagaimana memastikan karya tersebut tetap memiliki identitas, terlindungi secara hukum, dan mampu memberikan nilai ekonomi kepada perajin serta komunitas yang melahirkannya.