Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Kehidupan Masyarakat Kalimantan Normal di Tengah Karhutla

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta maaf sekaligus meluruskan pernyataan terkait roda kehidupan masyarakat yang disebut berjalan normal di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Dia menjelaskan, kata 'normal' yang dimaksud merujuk pada sejumlah aktivitas dasar masyarakat yang masih berjalan.

“Izinkan saya menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2026 lalu. Dalam ratas, saya menjelaskan bahwa 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan,” ujar Suharyanto melalui keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, indikator yang dimaksud antara lain lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih tetap berjalan. Pernyataan tersebut, kata dia, bukan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal atau mengabaikan kesulitan masyarakat terdampak.

“Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap. BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap, kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak,” kata dia.

Suharyanto juga menjelaskan bahwa dalam laporan yang sama, dia telah menyampaikan kondisi kabut asap yang tebal di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.

“Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak, sehingga saya perlu meluruskan kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” ucapnya.

Dia pun meminta maaf kepada masyarakat terdampak karhutla apabila pilihan kata yang digunakan dalam laporan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi di tengah bencana kabut asap sebagai situasi biasa.

“Karena bukan itu maksudnya,” kata Suharyanto.

Dia memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman serta penanganan dampak kesehatan dan perlindungan masyarakat dari ancaman karhutla.

“Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” ucapnya.