Korupsi Pengelolaan Timah, Guru Besar IPB Hitung-hitungan Kerugian Negara Rp271 Triliun
JAKARTA - Guru Besar (Gubes) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sudarsono Soedomo meragukan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Mulanya, salah seorang penasihat hukum terdakwa bertanya ke Sudarsono dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah ihwal dampak lubang bekas galian tambang. Di mana, Sudarsono dihadirkan di sidang dalam kapasitasnya sebagai Ahli Perhitungan Ekonomi Lingkungan.
"Kalau kita menilai bahwa yang tadinya itu adalah hutan, kemudian diganggu atau dirusak karena kegiatan pertambangan, apakah kemudian pada saat hasil akhirnya yang berbentuk lubang-lubang itu, nilai jasa lingkungannya menjadi 0 karena perubahan fungsinya? atau kemudian tetap punya nilai jasa lingkungan karena ada faktor dari pemanfaatan oleh Masyarakat itu?" tanya penasihat hukum kepada Sudarsono dikutip Minggu (24/11/2024).
Sudarsono kemudian menjelaskan, dampak lubang bekas galian tambang tidak serta merta nihil nilainya. Lubang bekas galian tambang tersebut, kata Sudarsono, berpotensi ada nilainya, meskipun tak begitu berdampak.
"Oke, jadi saya ambil dua jasa lingkungan. Penyimpanan air dan biodiversity. Kita lihat jasa lingkungannya. Nah, Ketika dia masih hutan, nilai jasa penyimpanan airnya itu ada. Saya enggak tau berapalah, ada. Kemudian, biodiversitynya juga ada. Wah kemudian setelah ini dirubah menjadi tambang dan ada void (lubangan), kita lihat lagi penyimpanan air dan biodiversity. Bisa jadi biodiversitynya 0, keanekaragamannya 0," beber Sudarsono.
"Tetapi dari menyimpan air, naik tajam dan mungkin ada komponen lain, rekreasi naik juga, bisa jadi seperti itu. Jadi ada nilainya. Ini harus dinilai, enggak bisa dianggap nol, ada nilainya. Dan berapa nilainya itu harus kita lakukan valuasi. Jadi, perubahan ekosistem itu tidak selalu cost, loh. Bisa jadi gain, loh bahkan," sambungnya.
Menurut Sudarsono, bukan hanya ahli yang dapat menyimpulkan kerugian negara akibat tambang, melainkan juga harus melibatkan masyarakat sekitar. Sebab, dampak positif atau negatif dari lubang bekas galian tambang harus dikonfirmasi langsung ke masyarakat sekitar.
"Betul, jadi yang menilai itu Masyarakat. Yang menilai kompadimen itu adalah refleksi dari Masyarakat, bukan refleksi dari Ahli, bukan! Ahli itu hanya menggunakan metode yang bener untuk mengganti apa yang dirasakan oleh Masyarakat, itu sebetulnya. Oh, menurut saya segini, ahli itu bukan seperti itu fungsinya! Ahli itu menggali berapa nilainya ini. Ya kita tanya ke Masyarakat itu, bukan saya yang terus memberikan nilai. Ahli itu enggak bisa! tegas Sudarsono.