Komisi II DPR Minta KPU Evaluasi Terkait Tingginya Angka Golput di Pilkada Serentak 2024

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta KPU melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Pasalnya, dalam pesta demokrasi dewasa ini ditemukan fakta bahwa angka Golongan Putih atau Golput sangat tinggi. 

"Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun, apa penyebabnya," kata Toha, Jumat (29/11/2024). 

Merujuk hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, misalnya, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

Toha mengatakan, KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

Menurutnya, ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. "Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?" katanya.

Dengan masa kampanye yang pendek, ia menilai, waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. "Tentu ini harus dikaji secara mendalam," ucapnya.

Toha mengingatkan, pelaksanaan Pilkada 2024 telah menelan biaya cukup besar, sekitar Rp37,4 Triliun. "Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu," tutup Toha.