Parah! Sejumlah ASN Tawarkan Diri untuk Menangi Kandidat di Pilkada 2024

Parah! Sejumlah ASN Tawarkan Diri untuk Menangi Kandidat di Pilkada 2024

Nasional | okezone | Selasa, 10 Desember 2024 - 14:48
share

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkap ada sejumlah ASN dengan jabatan eselon I ke bawah turut diajak hingga diminta untuk memenangi kandidat yang bertarung di Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat kerja (raker) bersama Komite I DPD RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Soal pemimpin, nah ini memang dilematis Pak. Kita perlu cari jalan sama-sama. Karena ASN Sekda ke bawah, mereka cenderung akan diajak, diminta untuk mendukung paslon baik yang inkumben maupun lawannya," terang Tito dalam rapat.

Bahkan, Tito mengungkap, ada sejumlah ASN turut menawarkan diri untuk memenangani kandidat tertentu di Pilkada 2024. Ia mengatakan, tawaran diri itu turut diajukan sejumlah ASN kepada calon yang berpotensi menang besar.

"Tidak hanya diminta Pak. Kadang-kadang ada juga yang menyodorkan diri pak, kepada yang kira-kira menurut dia dari survey 'ah ini mungkin menang," tutur Tito.

Menurutnya, langkah itu dilakukan sejumlah ASN agar dinilai telah berjasa atas kemenangan suatu kandidat di Pilkada. Tujuannya, kata dia, agar oknum ASN itu bisa tetap pada jabatan tertentu hingga bisa naik pangkat.

"Nah ini kemudian dia cari jalur Pak, untuk supaya ada jasanya. Supaya ada jasanya setelah itu nanti bisa tetap atau naik pangkat, naik jabatan," tutur Tito sambil tertawa kecil.

"Nah ini sesuatu yang natural terjadi. Tetapi kalau yang ada tekanan, dan setelah itu yang lawan politiknya ternyata kalah yang dia dukung, sudah ini resikonya out, gitu kan," imbuh Tito.

Menurutnya, di setiap pemerintahan terjadi praktik ASN tak netral. Ia pun mencontohkan seperti yang terjadi di Korea Selatan, Malaysia hingga Syria.

"Saya kira di pemerintahan manapun terjadi gitu ya, seperti di Pemerintahan Korea, pemerintahan Malaysia sudah beberapa kali terjadi, sekarang di Syria, ganti pemerintahan ganti orang gitu kan. Yang nggak cepet-cepet belok, kena. Yang sudah cepat belok, aman. Itu ada rill politiking saya kira," tutur Tito.

Terlepas dari itu, ia menilai, perlu dicari formula untuk membuat aturan agar praktik seperti itu bisa dicegah. "Apakah dengan memperkuat aturan dan setelah itu mengedepankan suatu lembaga yang bisa menjadi juri untuk memproteksi mereka entah Kemenpan RB atau BKN mungkin, supaya mereka tetap profesional melaksanakan tugasnya terlepas siapapun pemimpin politiknya," terang Tito.

Topik Menarik