Menteri P2MI Meminta Tranparansi Penegakkan Hukum Penembakan Brutal WNI di Malaysia  

MALAYSIA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dapat mendorong transparansi penegakkan hukum. Hal ini terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

"Kita juga minta Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik," kata Abdul Kadir saat di Mandarin Oriental Hotel, Malaysia, Senin (27/1/2025).

Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat, untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.

"Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya," katanya.

"Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban)," sambungnya.

Abdul Kadir pun menegaskan bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut.

Diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja Migran unprocedural pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Ruh, Malaysia.

Akibatnya penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.

"Sudah (kami hubungi), kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi," katanya.