Politisi Golkar Minta Pemerintah Respons Cepat Sikapi Kebijakan Trump
JAKARTA – Politisi Partai Golkar Henry Indraguna meminta pemerintah untuk merespons cepat kebijakan tarif impor 32 yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025. Apalagi, kebijakan itu akan berlaku mulai 9 April 2025.
Henry memuji sekaligus mengkritisi respons pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan tersebut. Mengingat, respons yang diberikan belum bisa menyelamatkan buruh dan pelaku UMKM, karena eksekusinya masih tahap rencana.
Padahal, jika pemerintah lambat bertindak, pihak yang paling terdampak terhadap kebijakan proteksionisme "America First" ini adalah masyarakat.
"Dampak paling nyata adalah harga barang naik, daya beli rakyat tertekan. Data terkini sudah ada 40 ribu pekerja yang PHK per Februari 2025 berdasarkan data Apindo. Sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik yang bergantung pada ekspor ke AS terpukul keras," ujarnya lewat keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan pelemahan rupiah 1 dollar adalah Rp17.066, hari ini, 8 April 2025 berdasarkan update Bank Indonesia (BI). "Rakyat yang hidup dari gaji harian atau usaha mikro jadi korban utama. Pengeluaran mereka membengkak, tapi pendapatan stagnan," ujar Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar itu.
Kondisi ekspor Indonesia ke AS yang menyumbang 10,5 dari total ekspor non-migas, menurutnya terancam anjlok hingga 20 dan berpotensi memangkas PDB sebesar 0,4. Kemudian, UMKM sebagai rantai pasok industri ekspor berpotensi kehilangan pesanan yang semakin memperparah ekonomi di tingkat lokal.
Ia menyarankan pemerintah bertindak cepat dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti statistik ekspor-impor dan laporan Apindo, daripada menghabiskan waktu untuk hitung-hitungan ulang karena sekarang yang dibutuhkan adalah aksi nyata.
"Rakyat tidak butuh rapat berulang-ulang lagi. Tapi yang diperlukan adalah aksi nyata. Percepat negosiasi di WTO dan alihkan anggaran rapat tersebut untuk bantalan sosial. Jangan sampai kita kalah cepat dari negara tetangga," ujarnya.
Henry pun menukil sebuah prinsip yang disampaikan ekonom John Maynard Keynes. "Dalam jangka panjang kita semua mati. Pemerintah harus sadar, menunda aksi hanya memperpanjang penderitaan rakyat yang sudah tak tahan menunggu," katanya.
Kendati pihaknya tetap mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah. Misalnya, dengan upaya diplomasi Washington, diversifikasi pasar ke China, India, dan Asean, serta komitmen BI menjaga stabilitas rupiah. Kemudian, rencana hilirisasi dan menghidupkan 80 ribu koperasi desa merupakan langkah taktis untuk menjaga ekonomi domestik.
Hal yang tak lepas dari sorotannya yakni mengenai pendekatan birokrasi yang boros dan cenderung tidak efisien. Ia mencontohkan, rapat lintas kementerian yang banyak membuang dana APBN, anggap saja satu kali rapat menghabiskan Rp500 juta.
“10 kali rapat bisa menyedot anggaran hingga Rp5 miliar. Maka, duit itu sejatinya bisa memberikan subsidi buruh atau UMKM. Dan bukan menjadi laporan tebal menumpuk yang tak selesai-selesai tindak lanjutnya," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu.
