Adidaya Institute Ingatkan Pemerintah Tetap Komitmen Palestina Merdeka Sambil Optimalkan Peluang di BoP

Adidaya Institute menilai eskalasi konflik antara aliansi Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitikdi kawasan Timur Tengah. Konflik ini tidak lagi sekadar episode keamanan regional, tetapi berpotensi menjadi katalis bagi pergeseran konfigurasi kekuatan global yang lebih luas.

Mulai dari stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, hingga keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang sedang terbentuk. “Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah,” ucap Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo dalam keterangan kepada awak media, Sabtu (7/3/2026).

Baca juga: Perang Psikologis Dimulai, Israel Serang 4 Fasilitas Penyimpanan Minyak Iran

Merujuk hasil survei Adidaya yang dilakukan kepada 72 orang pakar nasional, isu Palestina Merdeka memang memiliki bobot strategis yang tertinggi, sekitar 23 persen. Dengan demikian, isu Palestina Merdeka ini memang menjadi sumber legitimasi moral dan politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk menentukan posisi dalam eskalasi dunia internasional.

“Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina Merdeka memperoleh bobot strategis tertinggi, sekitar 23 persen, yang menempatkannya sebagai Anchor utama dalam struktur kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini memiliki implikasi geopolitik yang penting. Palestina bukan hanya isu solidaritas kemanusiaan, melainkan sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional,” jelas dia.

Namun demikian, Adidaya Institute menilai Indonesia memang memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state diplomasi global. Sebagai negara dengan Sejarah anti-kolonial, tradisi politik luar negeri yang bebas aktif serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan global, Indonesia memiliki ruang untuk menjadi aktor penyeimbang dalam arsitektur perdamaian internasional.

Baca juga: Garda Revolusi Iran Siap Perang Intensif selama 6 Bulan Melawan AS dan Israel

Dalam konteks ini, salah satu isu paling mengundang polemik yakni keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan banyak menyampaikan masukan serta kritikan mengenai manfaat strategis dari konfigurasi BoP tersebut bagi kepentingan nasional Indonesia.

“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia," ujarnya. "Namun Adidaya Institute juga mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina,” sambung Bram.

Karena itu, Adidaya Institute menilai pemerintah memang perlu melakukan kalibrasi atau perhitungan geopolitik secara cepat terhadap setiap konfigurasi strategis yang mempengaruhi kepentingan Indonesia.

Apabila dalam proses evaluasi tersebut pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam konfigurasi BoP, maka langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.

"Pemerintah tentu tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari (BoP). Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ungkap dia.

Bram menjelaskan selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur pada berbagai hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap BoP kian melemah akibat eskalasi konflik yang dimainkan Amerika dan Israel, maka keputusan untuk mengkalibrasi keputusan keanggotaan dalam BoP. Tentu, keputusan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis yang luas. Termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta stabilitas ekonomi domestik.

“Jika kepercayaan terhadap Board of Peace terus melemah akibat eskalasi konflik, maka pemerintah perlu melakukan kalibrasi strategis. Tetapi kalibrasi itu harus tetap menjaga hubungan diplomatik yang positif dengan Amerika Serikat karena kepentingan geoekonomi Indonesia juga besar.”

Dalam konteks eskalasi konflik Timur Tengah saat ini, Adidaya Institute memandang posisi Indonesia seharusnya diarahkan pada tiga langkah strategis. Pertama, mempertahankan konsistensi Kemerdekaan Palestina sebagai Anchor legitimasi diplomasi Indonesia, sehingga posisi moral dan kredibilitas internasional tetap terjaga.

Kedua, mengambil peran aktif dalam diplomasi de-eskalasi konflik, dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan konstruktif dengan berbagai pihak. Ketiga atau terakhir, melakukan evaluasi strategis terhadap konfigurasi diplomasi global, termasuk efektivitas berbagai inisiatif perdamaian yang berkembang saat ini.

Sebelumnya dalam Survei kepada para ahli yang dilakukan Adidaya Institute pada Desember 2025 hingga Februari 2026, terdapat temuan sebanyak 23,30 persen ahli berpendapat program dukungan Palestina Merdeka sebagai program jangkar (Anchor).

Kemudian 43 persen Ahli menilai program Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah sebagai mesin (engine) pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya program-program lain seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kerangka program stabilisator sosial alias stabilizer.

Survei Adidaya Institute dilakukan di 12 kota besar di Indonesia (Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Ternate). Survei melibatkan 72 responden ahli dengan latar belakang berbagai profesi antara lain akademisi (22 orang), legislatif (12 orang), birokrat (14 orang), pelaku usaha (13 orang), tenaga kesehatan (7 orang) dan aktivis (4 orang). Survei juga dilakukan dengan menggunakan metode analyctical hierarchy process dan indepth interview beserta agenda focus group discussion (FGD).