SPECIAL REPORT: Sepekan Kabinet Merah Putih, 5 Menteri Buat Gaduh hingga Pembekalan di Lembah Tidar!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Namun, belum sepekan menjabat, sejumlah menteri Prabowo sudah mendapat sorotan publik.

Menteri Prabowo yang membuat gaduh tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal ini pun mendapat kritikan keras di Masyarakat. Namun belakangan, Yusril telah melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto tidak kalah heboh. Dia membuat surat resmi dari kementerian, tetapi untuk acara tasyakuran pribadi. Buntut kejadian itu, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan imbauan kepada para menteri.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membocorkan soal partainya yang mendapatkan jatah 8 kursi Menteri didalam Kabinet Merah Putih. Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar bercerita bahwa partainya mendapatkan 5 menteri.

Namun saat itu, kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus diambil alih oleh Gerindra. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bahlil segera melakukan komunikasi dengan Aburizal Bakrie atau Ical selaku mantan Ketum Golkar.

Selanjutnya adalah Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai polemik karena menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit, yakni Rp 64 miliar. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk oleh Prabowo ini membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.

Sedangkan yang terakhir adalah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Dia mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo (Jokowi).

Hasan mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran terdapat 7 menteri koordinator (Menko). Menko itu yang akan mengoordinasi kementerian di bawahnya. Dia pun lantas membandingkan di era Jokowi yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk.

Prabowo Gembleng Menteri di Lembah Tidar

Seluruh jajaran di kabinet Merah Putih mendapat pembekalan di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Prabowo menjelaskan alasan dirinya mengajak para menteri kabinet Merah Putih pembekalan di Akmil. Prabowo ingin para menteri dapat belajar dari para taruna yang rela berkorban demi bangsa dan negara.

"Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan republik kita 5 tahun kedepan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa. Untuk melihat semangatmu, melihat disiplin mu bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo yakin para menteri kabinetnya juga siap berkorban dengan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. "Dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dievaluasi saat pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.

“Lembaga-lembaga hukum kita, Jaksa Agung hingga kepolisian berikan mereka secara mandiri untuk menegakkan peraturan secara profesional,”ujar Emrus kepada Okezone.

Dia juga meminta kepada Prabowo agar tidak ada lagi korupsi di pemerintahannya. Sebelumnya, Prabowo kata dia sudah berkomitmen untuk memberantas praktik rasuah sejak kampanya beberapa waktu lalu.

“Prabowo sudah tegas mengatakan tidak boleh ada korupsi di Indonesia, kira-kira begitulah yang dikemukakan. Untuk itu saya kira rakyat publik menunggu bahwa Prabowo akan menegakkan semua peraturan sehingga tidak adanya korupsi APBN, tidak ada korupsi izin, tidak ada lagi korupsi kebijakan,”terangnya.

Di sisi lain, terkait kebijakan yang telah dibangun Jokowi, pada Prabowo bisa melanjutkan. Namun dengan sejumlah catatan.

“Kalau saya berpendapat, merdekakan Prabowo bisa itu dilanjutkan. Misalnya kalau memang APBN kita berat atau persoalan kita ekonomi masih banyak sektor lain, enggak apa apa Ibu Kota Nusantara pembangunannya diperlambat, bukan dibatalkan ya, tapi diperlambat sehingga dana itu bisa dalam sektor-sektor lain dialokasikan,”tuturnya.

Dia juga meyakini, dalam membangun kabinet, Presiden Prabowo juga tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

“Bahwa Prabowo yang menjadi pemimpin kita dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan lain pun termasuk orang yang berjasa secara politik yang mengusung beliau jadi presiden,” pungkasnya.