Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  

BOGOR - Sejumlah pedagang Pasar Tumpah di Jalan Pasar Merdeka, Kota Bogor, mengaku tidak tahu ada upaya provokasi pemasangan spanduk penolakan pengosongan yang mengatasnamakan pedagang. Mereka sendiri mengetahui pemasangan spanduk diduga dilakukan anak buah Jupri.

Sebelumnya, akun Instagram @Agus_Syach memposting foto sejumlah spanduk provokasi yang mengatasnamakan pedagang. Salah satu spanduk bertuliskan "Kami menolak pembongkaran atau relokasi yang diinisiasi oleh Kasat Pol PP, stop intimidasi pedagang,"tulis isi spanduk itu. 

Selain spanduk, juga beredar surat petisi pernyataan bersama yang ditandatangani pedagang. Surat itu telah ditanda tangani  18 pedagang di Pasar Tumpah.

Akun tersebut juga sempat memposting video petugas Satpol PP di tahun 2022, yang saat itu dihalau sejumlah preman untuk menertibkan pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kota Bogor.

"Itu yang pasang Dagor, waktu itu saya ada dia disitu, foto juga sudah beredar," ujar salah satu pedagang yang Namanya minta tidak disebutkan

Salah satu warga, Asep Sunandar mengatakan telah banyak yang tanda tangani Petisi penolakan keberadaan premanisme dan PKL. Ia katakan warga sudah lama bersabar terhadap PKL dan aksi premanisme oleh kelompok Jupri Cs.

"Selama ini kami sudah puluhan tahun bersabar tetapi makin lama kami diam, keberadaan pedagangnya makin bertambah, seolah-olah ada yang jamin," kata Asep.

Selain warga kata Asep, pemilik ruko di sepanjang jalan merdeka juga ikut tanda tangani petisi menolak keberadaan Pasar Tumpah dan PKL. Mereka selama ini sebetulnya terganggu, tetapi tidak bisa berbuat karena intimidasi dari kelompok Jufri.

"Itu kalau liat story di IG Kasat Pol,  itu orang yang sama dengan sekarang menolak pembongkaran, dia itu ngakunya pengacara atas nama pedagang, saya lupa namanya siapa," kata Asep.

Satpol PP Kota Bogor berencana mengosongkan lapak milik pedagang di kawasan tersebut. Sebab berdasarkan hasil penelusurannya, bahwa keberadaan PKL di kawasan itu kerap terjadi gangguan keamanan hingga pungli. Akan tetapi, para pedagang yang diakomodir oleh kelompok oknum preman menolak ditertibkan. 

"Kita pernah lakukan (pengosongan) pada 2022, tapi ada perlawanan dari oknum preman, jadi belum selesai. Mereka saat itu hanya mengatakan ingin membongkar sendiri sisanya," kata Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah, beberapa waktu lalu.

Pihaknya tetap akan melanjutkan pembongkaran karena hasil kajiannya menunjukkan bila masalah PKL, gangguan keamanan, sampai pungli diduga masih terjadi di Pasar Tumpah. 

Selain itu, tempat tersebut juga disebut tidak memenuhi aturan sebagai pasar sehingga harus dikosongkan. 

"Selama lahan itu belum dikosongkan maka belum selesai masalah. Apalagi posko keamanan (untuk antisipasi pungli) sudah habis masanya 31 Oktober kemarin," ungkapnya.

Meskipun pemilik lahan tidak mempermasalahkan dengan adanya pasar, namun pendirian pasar tidak sesuai dengan aturan

"Silahkan saja kalau mau mediasi, tapi kami sudah punya dasar kuat untuk membongkar. Soal solusi ada tempat di Pasar Mawar yang disediakan jadi saya tetap lanjut,”pungkasnya.

Sementara Dadang warga lainnya mendapat informasi hasil rapat Forkopminda. Dalam rapat tersebut, semuanya setuju untuk melakukan penertiban, tetapi ada satu yang minta penertiban ditunda sampai Pilwakot.

"Kalau ditunda cuma memberi ruang kelompok Jupri Cs untuk melakukan provokasi pedagang, itukan markas mereka di situ," kata Dadang.

Dadang mengaku kecewa dengan sikap itu. Karena selama ini kelompok Jufri masih bisa beraksi lewat oknum pendana.

Dadang mengatakan selama ini kelompok Jupri Cs kalau turun aksi ke pasar, selalu pakai jaket kulit hitam. Lebih lanjut ia mengatakan ciri itu buat Jupri cs mudah di kenalin.

"Padahal semua unsur mulai dari pedagang sampai pemilik ruko dan warga menyetujui semua aturan, jadi untuk apa lagi diundur. Justru ketika ini dipercepat, Pilwakot akan menjadi kondusif karena tidak ada aksi premanisme,"tandasnya/