Dukung Asta Cita Prabowo, Kemendagri Perkuat Sinergi Lembaga Pemerintahan

JAKARTA - Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM menggelar kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah”, di Jakarta.

Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan hal Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah.

Serta perlu dilakukan Pemantauan Terintegrasi Perencanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berbasis Big Data (Mata Garuda), Untuk kualitas perencanaan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum semakin tepat sasaran, inovatif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra mengatakan, tujuan Ditjen Politik dan PUM menyelenggarakan FGD untuk membahas data dukung dan sinkronisasi indikator kinerja program bidang politik dan pemerintahan umum pusat dan daerah sebagai bagian dari penyusunan RPJMN 2025-2029.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu, dalam mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” ujar Andi Baso Indra, Selasa (12/11/2024).

Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan.

“Dan mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,” tandasnya.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan, pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.

Dia juga menegaskan, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang.

“Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya.

Ispahan juga menyoroti empat indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM.

“Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan.

Ia mengimbau agar seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel.

”Guna mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah,” tutup Ispahan.