Prabowo Hapus Kuota Impor, AHY: Respons Situasi Geopolitik demi Masyarakat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor. Merespons kebijakan ini, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pemerintah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi geopolitik global yang saat ini semakin dipenuhi ketidakpastian imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menaikkan tarif impor.

"Ya tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan kita bisa menempuh resolusi, termasuk juga bisa merespon situasi ini juga dengan tepat dan bijak. Saya rasa kita ingin itu yang terbaik untuk masyarakat kita," kata AHY usai menghadiri acara The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid Jaya, dikutip Senin (14/4/2025).

1. Kebijakan Impor

AHY juga mengatakan kebijakan impor dan ekspor merupakan sesuatu yang dinamis saat ini. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat.

"Impor dan ekspor itu adalah sesuatu yang dinamis dalam suasana yang resprokal saat ini saya rasa Indonesia juga harus punya posisi yang tepat," ucapnya.

AHY menekankan, pemerintah ingin ekonomi terus bertumbuh tanpa membebani rakyat. Ia pun mengatakan pemerintah ingin meningkatkan produktivitas dan menjangkau pasar komoditas yang lebih luas.

"Kita ingin ekonomi terus tumbuh tidak ada hambatan-hambatan yang pada akhirnya juga akan membebani rakyat kita sendiri, tanpa kita mengorbankan keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas dan memasarkan komoditas produk-produk kita yang juga diharapkan bisa menembus pasar-pasar yang ada di sekitar kita," ungkapnya.

2. Kuota Impor Dihapus

 
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri. 

Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha domestik, seiring dengan langkah mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyampaikan, bahwa kebijakan ini justru ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti membuka keran impor secara besar-besaran.

“Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditi pangan, komoditi teknologi, komoditi pakaian, komoditi apapun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangannya.