Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diadili Terkait Penerapan Darurat Militer

SEOUL - Pengadilan pidana terhadap pemimpin terguling Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimulai pada Senin, (14/4/2025). Yoon diadili atas tuduhan memimpin pemberontakan ketika ia mengumumkan darurat militer akhir pada tahun lalu dan menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan.

Status darurat militer yang diumumkan Yoon dengan alasan untuk membasmi elemen-elemen "anti-negara" berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut. Yoon mengumumkan pencabutan status tersebut setelah staf parlemen menghalangi tantara memasuki gedung parlemen dimana para anggota majelis mengambil suara menolak darurat militer.

Yoon Bantah Semua Tuduhan

Setelah meninggalkan rumahnya dengan iring-iringan mobil, Yoon, yang telah membantah semua tuduhan terhadapnya, memasuki ruang sidang di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Senin, mengenakan setelan jas biru tua.

Pada awal persidangan pada Senin, jaksa penuntut berpendapat Yoon tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan darurat militer dan menuduhnya mencoba melumpuhkan lembaga negara seperti parlemen.

Yoon mengatakan bahwa ia tidak berniat melumpuhkan negara, dan bahwa darurat militer diperlukan untuk menunjukkan bagaimana partai oposisi mayoritas menjalankan "kediktatoran legislatif" dengan berulang kali menghalangi agenda pemerintahannya.

Ancaman Hukuman Mati

Tuduhan pemberontakan yang dihadapi oleh pemimpin yang dimakzulkan tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, meskipun Korea Selatan belum mengeksekusi siapa pun selama beberapa dekade.

Yoon dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi awal bulan ini karena melanggar kewenangan konstitusional dengan tindakan yang dicap sebagai "tantangan serius bagi demokrasi".

Deklarasi darurat militernya pada 3 Desember mengejutkan warga Korea Selatan, dan menciptakan kekacauan di semua bidang masyarakat, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, kata Mahkamah Konstitusi.

Pergolakan tersebut semakin mengungkap keretakan sosial yang dalam antara kaum konservatif dan liberal dan meningkatkan tekanan pada lembaga dan militer, yang telah menemukan dirinya dalam dilema mengenai apakah akan menegakkan darurat militer.

Mantan presiden tersebut kembali ke rumah pribadinya pada Jumat, (11/4/2025) dari kediaman resmi, dengan kerumunan pendukung konservatif keluar untuk menyambut iring-iringan mobilnya.

Pemilihan Presiden Dadakan

Korea Selatan sekarang akan menyelenggarakan pemilihan umum dadakan pada 3 Juni. Masih ada pertanyaan mengenai apakah Yoon mungkin masih akan memainkan perannya.

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi yang memimpin pemilihan presiden, pada Senin mengunjungi perusahaan rintisan yang mengembangkan cip kecerdasan buatan, dan berjanji untuk melonggarkan regulasi dengan investasi agresif dalam industri AI.

Untuk sidang pidana Yoon pada Senin, dua perwira militer senior diharapkan akan hadir sebagai saksi.

Salah satu dari mereka, Cho Sung-hyun dari komando pertahanan ibu kota angkatan darat, telah bersaksi di Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari bahwa ia diperintahkan untuk mengirim pasukan untuk "menyeret" anggota parlemen keluar dari parlemen selama perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon.

Yoon telah membantah tuduhan ini.