Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah

JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai kian menunjukkan arah konsolidasi elite partai besar. Diketahui, Partai Gerindra telah setuju dengan usulan tersebut.  

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia melihat dorongan yang datang dari Partai Gerindra bersama Partai Golkar, PKB, dan PAN bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi sepertinya  penataan ulang peta kekuasaan di daerah.

Menurut Arifki, skema pilkada lewat DPRD secara struktural menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat, sekaligus merugikan partai kecil yang selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung pemilih.

“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Kalau lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif,” ujarnya kepada Okezone, Senin (29/12/2025).

Situasi ini juga menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang tidak ringan. Potensi Pilkada lewat DPRD bakal berpotensi lolos. 

“Jika pilkada lewat DPRD benar-benar diterapkan, maka kompetisi politik akan bergeser dari arena publik ke ruang tertutup parlemen. Yang paling terdampak bukan hanya calon independen, tapi juga partai kecil yang kehilangan daya tawar,”ujarnya. 

“Penentuan kepala daerah bakal selesai di level pimpinan pusat partai. Untuk menempatkan kader partai yang menjadi kepala daerah, maka sesama partai melakukan barter daerah untuk mendapatkan kesepakatan,”pungkasnya.

Sebelumnya,  Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjelaskan alasan terkait partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana pemilihan kepala daerah itu kembali mencuat usai Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil rapimnas partainya.

“Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi 2 dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,” kata Pras kepada wartawan.