PHK 2025 Capai 88.519 Orang, Kemnaker Ingatkan Perusahaan Soal Kesepakatan

JAKARTA – Sepanjang 2025, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai 88.519 orang. Menyikapi kondisi ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk mengedepankan dialog dengan pekerja sebelum mengambil keputusan PHK.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan dialog antara manajemen dan pekerja menjadi langkah utama ketika perusahaan menghadapi tekanan bisnis.

"Jika bisnis sedang susah, diutamakan dialog, lalu ada kesepakatan-kesepakatan baru yang bisa dibicarakan antara manajemen dan pekerja," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, setiap kesepakatan yang dihasilkan dari dialog perlu dilaporkan kepada pemerintah, baik melalui Kemnaker maupun dinas ketenagakerjaan di daerah. Pemerintah, lanjutnya, siap memberikan pendampingan kepada perusahaan maupun pekerja.

"Silakan dilaporkan ke kami, baik ke pemerintah pusat maupun dinas tenaga kerja. Kami dan dinas siap mendampingi," lanjutnya.

Namun demikian, ia menekankan perusahaan tidak bisa serta-merta mengklaim mengalami kebangkrutan sebagai alasan PHK. Pemerintah akan meminta bukti yang jelas terkait kondisi keuangan dan bisnis perusahaan.

"Tapi ya disclaimer, jangan semua terus bilang bangkrut. Harus tetap dibuktikan dengan data keuangan dan bisnis," ucapnya.

Meningkatnya jumlah korban PHK, menurut Indah, tidak lepas dari tekanan kondisi global, khususnya ketegangan geopolitik yang memengaruhi kinerja dunia usaha. Dinamika geopolitik sepanjang 2025, terutama pada semester pertama, berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor dan impor Indonesia.

"Pertama, ada tekanan dari ekspor-impor. Kondisi dunia pada awal 2025, terutama sampai semester pertama, masih ada dinamika geopolitik yang cukup tinggi, termasuk perang dan sebagainya. Pasti itu berpengaruh ke ekspor," ungkapnya.