Partai Berkuasa Pimpinan PM Charnvirakul Diprediksi Menangi Pemilu Thailand

BANGKOK — Partai Bhumjaithai pimpinan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul diprediksi akan memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum Thailand, menurut hasil tidak resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Nasional. Hingga Senin (9/2/2026), sekitar 94 tempat pemungutan suara telah melaporkan hasil penghitungan.

Ini merupakan kemenangan telak pertama partai konservatif di Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan umum pada Minggu (8/2/2026) berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya sentimen nasionalis. Tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 65, jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan tahun 2023.

Penghitungan sementara yang ditampilkan di situs resmi komisi menunjukkan bahwa Bhumjaithai meraih sekitar 193 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang.

Dewan tersebut terdiri dari 400 anggota parlemen yang dipilih langsung berdasarkan daerah pemilihan, sementara 100 lainnya berasal dari calon "daftar partai", yang memperoleh kursi sesuai proporsi suara masing-masing partai pada surat suara terpisah.

Mayoritas sederhana sebanyak 251 kursi dibutuhkan agar badan tersebut dapat memilih seorang perdana menteri. Angka-angka sementara menunjukkan bahwa Bhumjaithai harus mencari satu atau dua mitra untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Anutin kembali sebagai ketuanya.

Partai Rakyat Progresif, yang sebelumnya diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak, berada di posisi kedua dengan 118 kursi. Partai ini menyapu bersih semua daerah pemilihan di Bangkok dan mayoritas di provinsi-provinsi tetangga ibu kota. Partai ini juga unggul dalam perolehan suara daftar partai, memperoleh sekitar 3,8 juta suara lebih banyak daripada Bhumjaithai.

Pheu Thai, partai populis yang mewakili mesin politik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tertinggal dengan 74 kursi. Hasil ini dianggap mengecewakan bagi kekuatan politik yang kerap mendominasi pemilu Thailand.

Secara luas diyakini bahwa Pheu Thai akan menerima, jika diminta, untuk bergabung dengan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Bhumjaithai, demikian dilaporkan Associated Press.

Anutin telah menjabat sebagai perdana menteri sejak September lalu, setelah sebelumnya duduk di Kabinet Paetongtarn Shinawatra yang dipaksa mundur karena pelanggaran etika terkait penanganan hubungan dengan Kamboja. Anutin membubarkan Parlemen pada Desember untuk mengadakan pemilu baru setelah diancam mosi tidak percaya.

Bentrokan perbatasan berikutnya dengan Kamboja memungkinkan Anutin mengubah citranya sebagai pemimpin masa perang, setelah popularitasnya sempat merosot akibat banjir dan skandal keuangan. Kampanyenya berfokus pada keamanan nasional dan stimulus ekonomi.

Pemungutan suara pada Minggu juga mencakup referendum yang menanyakan kepada pemilih apakah Thailand harus mengganti konstitusi yang disusun militer pada 2017.

Referendum tersebut bukan pada rancangan yang diusulkan, melainkan untuk memutuskan apakah Parlemen diberi wewenang memulai proses penyusunan formal. Sekitar 60 pemilih mendukung, memberikan mandat jelas untuk memulai pekerjaan pada rancangan baru.