China Krisis Demografi, Xi Jinping datangi Rumah Warga Dorong Keluarga "Lebih Produktif"

JAKARTA - Presiden China Xi Jinping mengunjungi rumah-rumah warga dalam upaya mendorong keluarga agar lebih “produktif” dan membantu negara keluar dari krisis demografi.

Kunjungan Xi itu dikisahkan dalam buku “Xi Jinping Mengunjungi Rumah-Rumah Biasa”, yang diterbitkan oleh Federasi Wanita Seluruh Tiongkok (ACWF) untuk audiens utama: perempuan usia subur.

Diluncurkan dengan slogan “Pemimpin rakyat mencintai rakyat, dan rakyat mencintai pemimpin rakyat”, buku ini mengumpulkan kisah-kisah kunjungan Xi ke keluarga di seluruh negeri. Namun tujuan sebenarnya bukan sekadar merayakan kehangatan rumah tangga, melainkan mendorong perempuan berkontribusi pada kebijakan nasional China.

Dilansir Bitter Winter, Jumat, (27/3/2026) dengan mengutip pengumuman resmi, buku ini bertujuan “menginspirasi” perempuan untuk berkontribusi pada Rencana Lima Tahun ke-15. Dalam praktiknya, hal ini berarti membangun keluarga dan memiliki bayi sesuai arahan, yang dianggap sebagai “tugas” patriotik.

Angka kelahiran China mencapai titik terendah dalam sejarah pada 2023, dan populasi menyusut untuk tahun kedua berturut-turut. Ini merupakan penurunan yang dalam dan bersifat struktural dalam demografi China.

Puluhan tahun kebijakan satu anak, meningkatnya biaya hidup, upah stagnan, serta generasi muda yang menolak berkeluarga atau memiliki anak telah menyebabkan realitas ini. Menghadapi hal tersebut, Beijing tak lagi sekadar memberi dorongan, tetapi mulai melakukan tekanan hingga mobilisasi ideologis.

Buku baru tentang kunjungan Xi Jinping ini mencerminkan perubahan tersebut, bukan hanya sebagai dorongan lembut, melainkan arahan politik.

Pesannya jelas: Xi Jinping digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin nasional, tetapi juga sosok ayah penuh perhatian yang masuk ke ruang keluarga, mengagumi anak-anak. Secara tersirat, ini menjadi dorongan agar keluarga memiliki lebih banyak anak, menjadikan perencanaan keluarga sebagai perencanaan negara, hingga dianggap sebagai tugas nasional.

Ironisnya, pemerintah juga seharusnya mengatasi alasan sebenarnya di balik krisis kesuburan. Di antaranya tingginya biaya pendidikan, kesulitan membeli rumah, kekhawatiran perempuan harus mengelola seluruh pekerjaan rumah tangga, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja.

Alih-alih mengatasi masalah tersebut, negara justru menghasilkan buku propaganda dan slogan tentang “kebahagiaan keluarga.” Lebih mudah menerbitkan buku yang dipoles tentang kunjungan Xi daripada mereformasi sistem sosial yang membuat menjadi orang tua terasa tidak terjangkau dan tidak menarik.

Buku tersebut juga mencerminkan tren ideologis yang lebih luas: penegasan kembali peran gender tradisional bagi perempuan. Dalam dekade terakhir, pesannya menekankan peran perempuan sebagai “istri yang baik dan ibu yang bijaksana,” mendorong pengutamaan “nilai-nilai keluarga,” serta menempatkan keputusan melahirkan anak di atas keberlanjutan karier. Organisasi seperti ACWF, yang sebelumnya lebih berfokus pada isu hak perempuan, kini semakin berperan sebagai saluran komunikasi kebijakan resmi negara.

Selama pemerintah tidak merespons tantangan struktural yang membuat pilihan berkeluarga sulit, serta tidak mengakui bahwa kebijakan satu anak yang kini ditinggalkan pernah menghasilkan konsekuensi jangka panjang yang berat, tren penurunan demografi di Tiongkok kemungkinan besar akan berlanjut—terlepas dari intensitas kampanye simbolik di sekitar figur pemimpin.