Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar Jadi Ujian Kredibilitas Ekonomi RI

JAKARTA - Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas.

Menurut Ekonom Great Institute, Yossi Martino, ujian kredibilitas tersebut merupakan konsekuensi logis dari langkah berani pemerintah yang tengah melakukan pergeseran paradigma (paradigm shift). Menurutnya, pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model Developmental State atau negara pembangunan yang lebih digerakkan oleh negara.

“Sejarah membuktikan bahwa negara-negara emerging markets sering kali membutuhkan intervensi negara yang agresif untuk melakukan lompatan struktural. Mekanisme pasar bebas terbukti terlalu lambat untuk mengentaskan kemiskinan struktural, menyelesaikan persoalan stunting, atau mendorong hilirisasi. Di sinilah instrumen seperti MBG dan pembentukan superholding Danantara menjadi rasional secara konsep,” ujar Yossi, Rabu (11/6/2026).

Yossi menjelaskan, gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory). Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi, seperti merombak aturan main (rules of the game) tata niaga melalui Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan melalui MBG, cenderung mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Setiap transformasi sosial yang besar cenderung diikuti guncangan. Pasar bereaksi keras karena agenda-agenda baru ini menggeser ekuilibrium lama dan memaksa mereka menghitung ulang risiko. Dalam ekonomi terbuka, pasar bukan tujuan akhir, tetapi sinyalnya tidak boleh diremehkan. Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujar Yossi.

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip Ekonomi Pancasila dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat. Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, merupakan mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis pada prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelas Yossi.

Hal serupa berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator produksi yang menurunkan biaya transaksi, bukan sekadar menjadi papan nama kelembagaan. Sementara itu, intervensi tata niaga melalui Danantara harus berfokus pada perbaikan rantai pasok dan penciptaan nilai tambah yang transparan.