China Perketat Aturan Mobil Listrik mulai 2026, Tak Ikut Regulasi Insentif Dihapus

JAKARTA, iNews.id - China bersiap mengubah peta industri mobil listrik (EV) dunia. Mulai 1 Januari 2026, pemerintah Tiongkok akan memberlakukan standar nasional wajib pertama di dunia yang mengatur konsumsi energi kendaraan listrik murni (BEV) penumpang.

Kebijakan ini dilaporkan China Central Television dan dikutip IT Home. Berbeda dari aturan sebelumnya yang bersifat rekomendasi, standar baru ini memiliki kekuatan hukum dan langsung berlaku untuk model kendaraan listrik yang baru diproduksi.

Aturan tersebut tertuang dalam regulasi berjudul Batas Konsumsi Energi untuk Kendaraan Listrik Bagian 1 Mobil Penumpang. Isinya menetapkan ambang batas konsumsi listrik yang disesuaikan dengan bobot kendaraan serta karakter teknis.

Regulator China menyebut penetapan batas ini dilakukan setelah menilai kondisi konsumsi energi mobil listrik saat ini, potensi teknologi hemat energi, pengendalian biaya, hingga karakter performa masing-masing segmen kendaraan. Hasilnya, standar baru ini memperketat konsumsi energi sekitar 11 persen dibanding aturan rekomendasi sebelumnya.

Tak hanya lebih ketat, regulasi anyar ini juga menghadirkan indikator berbeda untuk menyesuaikan variasi penggunaan kendaraan dan solusi teknis yang dipakai pabrikan. Tujuannya, memberi ruang bagi berbagai jalur pengembangan teknologi efisiensi di masa depan.

Melalui aturan ini, produsen mobil listrik wajib melakukan peningkatan teknis pada kendaraan yang akan diproduksi. Untuk mobil listrik murni berbobot sekitar dua ton, konsumsi listrik maksimal ditetapkan 15,1 kilowatt-jam per 100 kilometer.

Menariknya, pemerintah China mengklaim peningkatan efisiensi ini bukan berasal dari baterai yang lebih besar, melainkan dari perbaikan sistem secara menyeluruh. Kapasitas baterai yang sama, jarak tempuh kendaraan diperkirakan bisa meningkat rata-rata sekitar 7 persen.

Namun, regulasi ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni. Model plug-in hybrid dan kendaraan dengan sistem jarak jauh tidak termasuk dalam aturan konsumsi energi wajib tersebut.

China juga mengaitkan aturan ini dengan insentif fiskal. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi bersama Kementerian Keuangan serta Administrasi Perpajakan Negara menetapkan mobil listrik murni harus memenuhi standar konsumsi energi baru agar tetap mendapat pembebasan pajak pembelian pada 2026 dan 2027.

Kendaraan yang sudah masuk daftar pembebasan pajak hingga akhir 2025 masih bisa berlanjut ke katalog 2026, asalkan memenuhi syarat baru. Sebaliknya, model yang tak sesuai berisiko dicoret dari daftar insentif.

Paket kebijakan ini juga menaikkan ambang batas teknis untuk kendaraan plug-in hybrid dan model jarak jauh, termasuk syarat jarak tempuh listrik murni yang lebih tinggi demi mendapatkan insentif.

Bagi raksasa otomotif China seperti BYD dan Geely, aturan ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak model listrik terbaru mereka disebut sudah memenuhi standar efisiensi tersebut, sehingga bisa terus diproduksi dengan penyesuaian minimal.

Sebaliknya, model berukuran besar dan berbobot berat, terutama di kelas dua ton ke atas, diprediksi akan terdampak paling signifikan. Produsen didorong untuk memprioritaskan efisiensi energi di seluruh platform agar tetap kompetitif di tengah kombinasi regulasi ketat dan kebijakan fiskal yang semakin selektif.