DPRD Gunungkidul Dorong Penetapan KLB untuk Wabah PMK yang Meningkat

GUNUNGKIDUL, iNewsPantura.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul menyoroti peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi dalam sebulan terakhir. 

Pasalnya, terhitung sejak awal Desember 2024 hingga awal Januari 2025 tercatat di Gunungkidul lebih dari 800 sapi diduga terjangkit PMK dan puluhan sapi mati mendadak. 

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Hanif Afadil Darojat, meminta pemerintah daerah segera menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan wabah ini.  

"Situasi ini sudah sangat genting, dengan banyaknya sapi yang terjangkit bahkan mati. Kami telah membahas urgensi penetapan status KLB, namun masih mempertimbangkan pihak yang berwenang memutuskan, apakah cukup oleh bupati atau harus kementerian. Apalagi, kasus ini sudah meluas secara nasional," ujarnya dalam wawancara dengan media pada Senin (6/1/2025) di Wonosari. 

Hanif juga mendesak pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran penanganan PMK, terutama untuk penyediaan obat-obatan dan disinfektan yang sangat dibutuhkan oleh peternak.  

"Kami sudah berdiskusi dengan Sekda untuk memastikan apakah anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bisa dialihkan untuk penanganan wabah ini. Pasalnya, penyebaran penyakit ini sangat cepat, sehingga obat dan disinfektan menjadi prioritas," jelasnya.  

Selain itu, DPRD Gunungkidul meminta pemerintah daerah lebih transparan dalam melaporkan kondisi wabah di lapangan. Menurut Hanif, keterbukaan informasi akan membantu menentukan langkah strategis yang tepat.  

"Kami minta agar dinas terkait tidak menutup-nutupi kondisi. Jika disebut Gunungkidul aman-aman saja, itu hanya akan menjadi bom waktu. Data yang sebenarnya di lapangan harus dilaporkan agar kebijakan yang diambil oleh bupati dapat tepat sasaran," tegasnya.  

DPRD juga mengimbau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul untuk menyosialisasikan langkah pertolongan pertama kepada peternak. Dengan demikian, peternak dapat lebih tanggap dalam menangani sapi yang terkena PMK.  

"Karena tenaga DPKH terbatas, sosialisasi kepada peternak akan sangat membantu. Peternak perlu diberi pemahaman tentang langkah-langkah awal penanganan sapi yang terjangkit," tutup Hanif.  

Upaya penanganan wabah PMK ini diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk mencegah dampak yang lebih luas, baik bagi peternak maupun perekonomian daerah.