Impor 4 Komoditas Pangan Utama Dihentikan, Awas Bisa Picu Gejolak

Impor empat komoditas pangan utama -beras, jagung, gula konsumsi, dan garam- bakal dihentikan pemerintah mulai tahun 2025, sebagai langkah ambisius untuk mencapai swasembada pangan. Meski kebijakan setop impor pangan patut diapresiasi sebagai langkah memperkuat kemandirian nasional, namun ekonom mengingatkan dampaknya terhadap stok dan harga pangan domestik.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, saat impor dihentikan, maka ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik.

"Jika produktivitas petani tidak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka potensi defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di pasar, yang berpotensi meningkatkan harga secara signifikan," ungkapnya, Jumat (17/1/2025).

Ia memberikan contoh pada komoditas beras, dimana fluktuasi kecil dalam pasokan sering kali langsung tercermin dalam kenaikan harga yang tajam, mengingat peran vital beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Selanjutnya lonjakan harga pangan akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan. Ketidakstabilan harga juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis yang terkait dengan pangan, termasuk usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan makanan.

"Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan membuat pasar domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana alam," paparnya.

Meski kebijakan setop impor ini rentan, dimana keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.

"Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis atau propaganda politik daripada strategi yang siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga pangan melonjak atau stok domestik tidak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka keran impor untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi," jelasnya.

Tantangan

Kebijakan penghentian impor empat komoditas pangan juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti produktivitas petani yang sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap benih berkualitas, pupuk, dan pendanaan.

Ditambah terang Achmad Nur Hidayat bahwa, banyak daerah penghasil pangan masih kekurangan fasilitas irigasi, akses jalan ke lahan pertanian, dan teknologi pertanian modern.

"Tanpa intervensi yang serius, risiko kegagalan produksi menjadi lebih besar," ungkapnya.

Usulan Strategis

Namun bukan berarti kebijakan penghentian impor ini tidak berbasil, dimana Achmad Nur Hidayat mengatakan, untuk memastikan keberhasilannya perlu ada peningkatan produktivitas petani dengan menyediakan teknologi pertanian modern, pelatihan intensif, dan subsidi untuk input produksi seperti benih unggul dan pupuk.

Program penyuluhan harus menekankan praktik pertanian berkelanjutan agar hasil meningkat tanpa merusak lingkungan. Ditambah adanya investasi besar-besaran dalam infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, fasilitas penyimpanan, dan transportasi juga diperlukan untuk memperbaiki efisiensi produksi dan distribusi pangan.

"Infrastruktur yang baik akan mengurangi kehilangan hasil panen dan memastikan pasokan yang stabil," paparnya.

Selain itu, cadangan pangan nasional perlu dikelola secara strategis untuk mengantisipasi fluktuasi produksi dan permintaan. Cadangan pangan ini dapat digunakan untuk stabilisasi harga dan pasokan saat terjadi krisis. Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.

Di sisi lain, sistem logistik dan distribusi pangan juga harus diperbaiki guna mengurangi disparitas harga antar wilayah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok akan membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi pangan.

Selain itu, kebijakan berbasis data yang valid dan terkini tentang produksi, konsumsi, dan stok pangan harus diperkuat. "Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat merencanakan dan mengevaluasi kebijakan dengan lebih efektif," ungkap Achmad Nur Hidayat menekankan.